PoinBerita – Kabar Nasional & Internasional Terkini – 16 Juli 2026 | Dirjen Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan (Kemenhut) Catur Endah Prasetiani P meluncurkan program model pembiayaan terpadu atau blended finance untuk kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS) di Provinsi Lampung. Program ini bertujuan untuk memperkuat kelembagaan dan meningkatkan produktivitas KUPS.
Enam KUPS di dua kabupaten di Provinsi Lampung menjadi sasaran intervensi program ini. KUPS tersebut berada di Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Pesawaran. Program ini diharapkan dapat memperluas peluang usaha dan memperkuat kelembagaan KUPS.
Menurut Dirjen Perhutanan Sosial Kemenhut, program perhutanan sosial saat ini telah mencapai 8,3 juta hektare dan Surat Keputusan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial telah diberikan kepada 1,4 juta kepala keluarga. Terdapat 16.771 KUPS yang terlibat dalam program ini.
Ketua Watala Lampung, Andi Suprayogi Abadi, menjelaskan bahwa proyek pembiayaan terpadu di Provinsi Lampung bertujuan untuk memperkuat kelembagaan dan meningkatkan produktivitas KUPS. Proyek ini akan dilaksanakan selama 22 April 2026-31 Maret 2027, dengan lokasi intervensi di Kabupaten Lampung Selatan dan Pesawaran.
Enam KUPS yang terlibat dalam proyek ini adalah KUPS Enterprise Madu Selatan Jaya, KUPS Enterprise Bioterna Kompos Nusantara, KUPS Enterprise Makarya Khagom Nusantara, KUPS Enterprise Sai Helau, KUPS Enterprise Pala Alam Lestari, dan KUPS Enterprise Berkah Kemiri. KUPS tersebut memiliki prospek untuk dikembangkan menjadi usaha yang bernilai tambah dan berdaya saing.
Proyek ini memperoleh dukungan pendanaan dari Global Green Growth Institute (GGGI) melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) sebanyak Rp11,11 miliar. Watala sebagai lembaga perantara akan memfasilitasi pendampingan, penguatan kapasitas kelembagaan, pengembangan model pembiayaan, serta membangun kemitraan usaha yang dapat memperluas akses pasar KUPS.
Dalam beberapa tahun terakhir, KUPS telah menjadi salah satu fokus pemerintah dalam mengembangkan perhutanan sosial. Dengan adanya program pembiayaan terpadu ini, diharapkan KUPS dapat meningkatkan produktivitas dan kelembagaannya, sehingga dapat memperluas peluang usaha dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
Kesimpulan, program pembiayaan terpadu KUPS di Lampung merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan produktivitas dan kelembagaan KUPS. Dengan dukungan pendanaan dari GGGI dan BPDLH, proyek ini diharapkan dapat memperluas peluang usaha dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Dalam jangka panjang, program ini dapat membantu mengembangkan perhutanan sosial yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.