PoinBerita – Kabar Nasional & Internasional Terkini – 12 Agustus 2026 | Pemerintah dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terus berupaya meningkatkan tata kelola keuangan negara. Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi memastikan seluruh rekomendasi BPK akan ditindaklanjuti oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk memperkuat tata kelola dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
Menhub Dudy Purwagandhi menegaskan bahwa setiap rekomendasi BPK harus diterjemahkan menjadi langkah perbaikan yang jelas. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Kemenhub yang telah bekerja keras menjaga kualitas pengelolaan dan pelaporan keuangan.
Kemenhub kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025. Capaian ini menjadi opini WTP ke-13 secara berturut-turut yang berhasil dipertahankan Kemenhub sejak tahun 2013.
Sementara itu, BPK dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) juga bertemu untuk membahas penguatan tata kelola dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Pertemuan tersebut membahas peran BPK sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
Ketua BPK Isma Yatun menekankan bahwa pemeriksaan BPK tak berhenti pada pemberian opini, tetapi juga diarahkan untuk mendorong perbaikan tata kelola secara berkelanjutan. Ia juga menyampaikan bahwa BPK terus mendorong agar hasil pemeriksaan menjadi bagian dari upaya perbaikan pengelolaan keuangan negara.
Kesimpulan dari upaya pemerintah dan BPK ini adalah bahwa tata kelola keuangan negara terus ditingkatkan. Dengan demikian, diharapkan pengelolaan keuangan negara dapat semakin efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
