PoinBerita – Kabar Nasional & Internasional Terkini – 18 Juni 2026 | Pemerintah saat ini fokus pada upaya pemulihan ekonomi dan penanganan dampak bencana di berbagai daerah. Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi domestik masih terjaga dengan ditopang oleh permintaan domestik, walaupun suku bunga acuan (BI-Rate) sudah naik 100 basis poin (bps) dalam semester pertama tahun ini.
Permintaan domestik tetap terjaga didukung oleh konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, hingga peningkatan investasi. Ia pun mempertahankan proyeksi memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini berada dalam kisaran 4,9–5,7 persen.
Di sisi lain, pemerintah juga memperhatikan nasib karyawan Hotel Sultan yang terdampak eksekusi. Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro mengatakan bahwa pemerintah dan pihak Gelora Bung Karno akan memikirkan nasib karyawan Hotel Sultan yang terdampak eksekusi.
Pemerintah juga mengalokasikan anggaran Rp 100,1 triliun untuk program rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat hingga 2028. Anggaran tersebut telah mendapat persetujuan Presiden RI Prabowo Subianto dan akan disalurkan secara bertahap selama tiga tahun.
Selain itu, pemerintah juga finalisasi anggaran program Magang Nasional 2026. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan bahwa saat ini pemerintah masih berada dalam tahap finalisasi anggaran menjelang pelaksanaan program Magang Nasional (MagangHub) tahun 2026.
Uang saku bagi para peserta Magang Nasional tahun ini masih sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah, tidak berbagi beban (burden sharing) dengan perusahaan mitra. Jumlah peserta yang merupakan lulusan baru (fresh graduate) perguruan tinggi dalam pelaksanaan Magang Nasional angkatan kedua atau tahun 2026 adalah sebanyak 150 ribu orang.
Tahap pertama pelaksanaan Magang Nasional tahun 2026 sendiri direncanakan dimulai pada Juli mendatang dengan target awal sekitar 50 ribu orang peserta. Program selanjutnya akan dilaksanakan secara bertahap hingga memenuhi target nasional yang telah ditetapkan.
Dalam upaya pemulihan ekonomi, pemerintah juga memperhatikan harga BBM non-subsidi. PT Pertamina Patra Niaga menjelaskan bahwa evaluasi harga BBM non subsidi dilakukan setiap bulan, kecuali terdapat kebijakan lain yang ditetapkan pemerintah.
Pemerintah berkomitmen untuk mempercepat pemulihan pascabencana dan meningkatkan kualitas layanan untuk masyarakat. Dalam beberapa waktu ke depan, diharapkan pemulihan ekonomi dapat berjalan dengan lebih cepat dan stabil, serta penanganan dampak bencana dapat dilakukan dengan lebih efektif.