PoinBerita – Kabar Nasional & Internasional Terkini – 21 April 2026 | Kasus bayi nyaris tertukar di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Hasan Sadikin (RSHS) Bandung kembali menjadi sorotan publik setelah Direktur Utama RSHS, Rachim Dinata Marsidi, memberikan penjelasan resmi. Insiden yang melibatkan seorang ibu muda, Nina Saleha, berusia 27 tahun, menimbulkan kemarahan luas di media sosial dan menuntut respons cepat dari pihak rumah sakit serta otoritas terkait.
Menurut keterangan yang disampaikan pada konferensi pers di gedung RSHS pada Senin, 20 April 2026, kesalahan administrasi terjadi pada hari kepulangan sang anak yang dirawat tiga hari di ruang NICU karena penyakit kuning. Pada saat proses penyerahan, perawat yang bertugas dikabarkan sedang disibukkan menjawab pertanyaan pasien lain, sehingga identitas bayi tidak terkonfirmasi dengan benar. Akibatnya, bayi Nina diserahkan kepada pasangan suami istri lain yang berada di ruangan yang sama.
“Kami menyadari adanya kegagalan prosedur pada saat penyerahan pasien, dan itu merupakan ‘distraksi petugas’ seperti yang kami sebutkan sebelumnya,” ujar Marsidi. “Segera setelah kejadian, kami melakukan penelusuran internal, mengembalikan bayi yang bersangkutan, dan menonaktifkan perawat yang terlibat dengan sanksi SP1.”
Berikut rangkaian peristiwa yang dijelaskan oleh pihak rumah sakit:
- Bayinya Nina lahir pada 1 April 2026 di RS Unpad Jatinangor, kemudian dibawa ke RSHS pada 5 April karena gejala kuning.
- Setelah tiga hari perawatan intensif, kondisi bayi dinyatakan membaik dan dijadwalkan pulang pada 8 April.
- Pada hari kepulangan, Nina dan suami sempat turun makan karena menunggu perawat yang belum datang.
- Setibanya kembali, mereka menemukan bayi yang digendong pasangan lain, dengan pakaian dan selimut yang tidak sesuai.
- Gelang identitas bayi Nina telah dipotong oleh perawat dengan alasan menghindari risiko virus.
Orangtua Nina menilai tindakan perawat tersebut tidak dapat diterima, mengingat gelang identitas merupakan satu-satunya alat verifikasi. “Kami sangat terkejut dan khawatir. Jika tidak ada identitas, bagaimana kami yakin bayi kami aman?” ujar Nina melalui unggahan TikTok yang kemudian menjadi viral.
Pihak rumah sakit menegaskan bahwa bayi tersebut berhasil dikembalikan dalam waktu kurang dari satu jam setelah penemuan kesalahan. Namun, langkah-langkah korektif masih dianggap belum memadai oleh keluarga korban. Nina telah menunjuk kuasa hukum, Mira Widyawati, untuk mengajukan somasi resmi kepada Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak (Dit PPA) serta unit Tindak Pidana Perdagangan Orang (PPO) Polda Jawa Barat.
Kasus ini juga menarik perhatian Dinas Kesehatan Jawa Barat, Sekretaris Daerah, serta anggota DPRD Jawa Barat yang menuntut audit menyeluruh atas prosedur SOP penyerahan bayi di rumah sakit. Beberapa pihak mengkhawatirkan adanya celah yang dapat dimanfaatkan untuk sindikat perdagangan anak, meskipun RSHS secara tegas membantah tuduhan tersebut.
Berikut tindakan yang telah atau akan diambil oleh pihak terkait:
- Pembentukan tim investigasi internal di RSHS untuk menelaah seluruh tahapan administrasi penyerahan pasien neonatus.
- Audit eksternal oleh Dinas Kesehatan Jawa Barat terhadap SOP penyerahan bayi di semua rumah sakit tingkat pertama di provinsi.
- Peninjauan kembali kebijakan pemotongan gelang identitas dengan prosedur yang lebih ketat.
- Penyuluhan ulang bagi seluruh tenaga medis dan administratif mengenai pentingnya verifikasi ganda.
- Pengajuan laporan resmi ke kepolisian untuk proses hukum terhadap perawat yang dinonaktifkan.
Sementara itu, RSHS berjanji akan meningkatkan transparansi dengan membuka akses data audit kepada publik setelah selesai. “Kami berkomitmen memperbaiki kepercayaan publik melalui tindakan nyata, bukan sekadar pernyataan,” tegas Marsidi.
Kasus bayi nyaris tertukar ini menegaskan pentingnya standar prosedur yang ketat dalam penanganan pasien neonatus, terutama di rumah sakit rujukan. Kegagalan dalam proses administratif tidak hanya berpotensi menimbulkan trauma bagi keluarga, tetapi juga membuka peluang penyalahgunaan yang lebih luas. Dengan tekanan publik dan pengawasan lembaga pengawas, diharapkan RSHS dan institusi kesehatan lain dapat memperkuat mekanisme kontrol untuk mencegah kejadian serupa di masa depan.
Secara keseluruhan, peristiwa ini menjadi pelajaran penting bagi dunia medis Indonesia dalam menegakkan akurasi identitas pasien, mengoptimalkan komunikasi antar petugas, serta menegakkan akuntabilitas yang tinggi. Keluarga Nina tetap menuntut kejelasan dan keadilan, sementara pihak rumah sakit berupaya memperbaiki citra dan prosedur internalnya.