PoinBerita – Kabar Nasional & Internasional Terkini – 02 Agustus 2026 | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) ke-18 dengan mengamankan total 21 orang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang. Salah satu pihak yang terjaring adalah Bupati Pemalang Anom Widiyantoro, yang diamankan di Jakarta.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan bahwa 21 orang yang terjaring diamankan di tiga lokasi berbeda. Rinciannya adalah 15 orang di Pemalang, lima orang di Jakarta, dan satu orang di Purworejo.
Penangkapan Anom Widiyantoro merupakan operasi tangkap tangan (OTT) ke-18 selama 2026. KPK mulai melakukan OTT pertama di 2026 dengan menangkap delapan orang selama 9-10 Januari. Penangkapan ini mengenai dugaan suap dalam pemeriksaan pajak di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan periode 2021-2026.
Sementara itu, KPK juga telah menerbitkan 72 Surat Perintah Penyelidikan (Sprinlidik) sepanjang semester I tahun 2026. KPK telah melakukan 12 operasi tangkap tangan (OTT) pada periode Januari-Juni 2026, dengan sebagian besar OTT menjaring kepala daerah.
Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkapkan bahwa lembaganya terus bergerak progresif dalam menangani kasus korupsi. KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status dari Anom Widiyantoro.
Bea Cukai juga telah menemukan sejumlah barang impor berupa minuman keras (miras), kosmetik, suku cadang kendaraan bermotor, hingga motor gede (moge) yang tertahan di kawasan Terminal Teluk Lamong, Surabaya. Barang-barang tersebut kini berstatus Barang Dikuasai Negara (BDN).
KPK dan Bea Cukai terus berupaya untuk memberantas korupsi dan kegiatan ilegal di Indonesia. Dengan penangkapan Anom Widiyantoro dan penemuan barang-barang ilegal, diharapkan dapat memberikan efek jera kepada para pelaku korupsi dan kegiatan ilegal lainnya.
Kesimpulan dari penangkapan Anom Widiyantoro dan penemuan barang-barang ilegal adalah bahwa KPK dan Bea Cukai terus berkomitmen untuk memberantas korupsi dan kegiatan ilegal di Indonesia. Dengan upaya yang terus-menerus, diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan transparan dalam pemerintahan dan kegiatan ekonomi.