PoinBerita – Kabar Nasional & Internasional Terkini – 30 April 2026 | Habib Mahdi kembali menegaskan sikapnya terkait kasus Syekh Ahmad Al Misry yang kini menjadi tersangka pelecehan seksual sesama jenis. Dalam sebuah konferensi pers yang digelar pada Rabu, 29 April 2026, Habib Mahdi menuntut pihak berwenang, khususnya Bareskrim Polri, untuk mempercepat proses repatriasi Syekh Ahmad Al Misry ke Indonesia melalui kerja sama dengan Interpol.
Menurut keterangan Habib Mahdi, Syekh Ahmad Al Misry saat ini berada di Mesir dan belum dapat dijangkau secara fisik oleh penyidik Indonesia. “Kita masih menunggu Interpol ya. Interpol kan kantor pusatnya di Prancis, dari sini juga sudah mem‑follow up dan sebagainya,” ujar Habib Mahdi dengan nada tegas. Ia menambahkan bahwa proses hukum akan berjalan lebih lancar bila tersangka dapat dihadirkan di Tanah Air, mengingat penyidikan saat ini masih dilakukan secara daring.
Habib Mahdi juga memperingatkan bahwa jika Syekh Ahmad Al Misry terus melakukan klarifikasi publik yang dianggapnya tidak akurat, ia siap “membongkar data dan fakta” yang dapat menodai reputasi sang tokoh. “Nggak usah klarifikasi‑klarifikasi lah, baik itu ke ustadz‑ustadz atau ke media sosial. Diam dan hadapi saja proses hukumnya. Ketika anda berklarifikasi atau melakukan pembelaan diri di luar proses hukum, maka saya akan serang Anda,” tegasnya.
Berikut ini adalah beberapa tuntutan utama yang disampaikan Habib Mahdi kepada aparat penegak hukum:
- Mempercepat koordinasi dengan Interpol untuk penangkapan paksa dan pemulangan Syekh Ahmad Al Misry ke Indonesia.
- Menghentikan semua bentuk klarifikasi publik yang dapat mengaburkan fakta kasus.
- Menjamin proses penyidikan tetap berjalan transparan dan berbasis bukti, tanpa intervensi politik atau tekanan eksternal.
Kasus ini pertama kali muncul publik pada awal April 2026, ketika sejumlah santri mengungkapkan adanya dugaan pelecehan seksual sesama jenis yang dilakukan oleh Syekh Ahmad Al Misry. Penyelidikan Bareskrim Polri kemudian menetapkan Al Misry sebagai tersangka, namun proses penahanan terhambat karena ia berada di luar negeri.
Habib Mahdi menegaskan bahwa keberadaan Syekh Ahmad Al Misry di Mesir tidak boleh menjadi alasan untuk menunda proses hukum. “Mudah‑mudahan segera ya (dipulangkan ke Tanah Air), seperti itu aja sih harapannya,” tuturnya. Ia menambahkan bahwa Interpol sudah menerima permohonan bantuan, namun diperlukan dukungan penuh dari pemerintah Indonesia untuk mengesampingkan prosedur birokrasi yang berlarut.
Selain menuntut pemulangan, Habib Mahdi menyoroti pentingnya menegakkan keadilan bagi korban. “Kita tidak hanya memperjuangkan reputasi lembaga keagamaan, melainkan juga hak korban untuk mendapatkan keadilan yang layak,” katanya. Ia mengingatkan bahwa kasus serupa dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi keagamaan jika tidak ditangani secara profesional.
Reaksi masyarakat terhadap pernyataan Habib Mahdi beragam. Sebagian mengapresiasi sikap tegasnya dalam menuntut keadilan, sementara yang lain menilai ancaman membuka aib dapat memperkeruh situasi. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa pernyataan tersebut menambah tekanan pada pihak kepolisian untuk segera menindaklanjuti permintaan Interpol.
Dalam beberapa hari ke depan, diharapkan Bareskrim Polri dapat mengirimkan laporan resmi mengenai status permohonan bantuan Interpol serta langkah‑langkah konkret yang akan diambil. Jika proses repatriasi berhasil, kasus ini berpotensi menjadi preseden penting dalam penanganan tersangka kejahatan seksual yang berada di luar negeri.
Sejauh ini, tidak ada pernyataan resmi dari pihak Syekh Ahmad Al Misry terkait ancaman tersebut. Namun, pihaknya telah mengajukan klarifikasi melalui media sosial, yang kemudian diperingatkan oleh Habib Mahdi untuk dihentikan. Situasi ini menegaskan kembali pentingnya koordinasi lintas negara dalam penegakan hukum, terutama pada kasus yang melibatkan tokoh keagamaan dan isu sensitif seperti pelecehan seksual.
Dengan tekanan yang terus meningkat, baik dari kalangan keagamaan maupun masyarakat umum, kasus Syekh Ahmad Al Misry diprediksi akan menjadi sorotan utama dalam agenda hukum dan kebijakan luar negeri Indonesia dalam beberapa minggu mendatang.