PoinBerita – Kabar Nasional & Internasional Terkini – 16 April 2026 | Jakarta, 16 April 2026 – Pada Kamis sore, sekitar pukul 14.40 WIB, sekelompok aktivis yang dipimpin oleh mantan menteri komunikasi dan informasi Roy Suryo beserta para pendukungnya menggelar demonstrasi di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Aksi tersebut menampilkan orasi keras dari atas sebuah mobil komando, pengeras suara, serta hadirnya puluhan pendukung, termasuk sejumlah pensiunan pejabat militer seperti Mayjen TNI (Purn) Soenarko.
Inti tuntutan utama demonstran adalah agar Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), segera memperlihatkan ijazah aslinya kepada publik. Para demonstran menuduh adanya dugaan pemalsuan ijazah yang pernah mencuat dalam beberapa kasus penyelidikan sebelumnya. Selain itu, Roy Suryo dan rekan-rekannya juga menuntut penangkapan Jokowi serta penangkapan Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden, yang mereka klaim terlibat dalam sejumlah praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.
Demonstran menyampaikan bahwa mereka tidak hanya menuntut transparansi terkait ijazah Jokowi, melainkan juga menuntut keadilan bagi “kasus-kasus lain” yang mereka sebutkan, seperti tuduhan penangkapan sewenang-wenang dan pemaksaan keputusan politik. Dalam orasinya, Roy Suryo menegaskan bahwa “jika Jokowi memang memiliki ijazah yang sah, tidak ada alasan untuk disembunyikannya; sebaliknya, publik berhak mengetahui kebenaran.”
Berangkat dari arah Flyover Gerbang Pemuda, rombongan Roy Suryo cs menembus jalur utama Jalan Gatot Subroto dan menyebabkan kemacetan di bagian depan gedung DPR. Lalu lintas dari arah Semanggi ke Slipi menjadi padat, sementara arus di arah berlawanan tetap relatif lancar. Polisi setempat segera memasang pagar pembatas untuk mencegah demonstran melanggar area gedung dan mengamankan jalan utama. Meskipun demikian, kerumunan tetap bertahan di sekitar mobil komando, melancarkan teriakan-teriakan “Tunjukkan ijazahmu!” kepada Presiden.
Reaksi dari pihak lain tak kalah tajam. Razman Nasution, Ketua Umum organisasi “Kami Jokowi-Gibran”, menanggapi aksi tersebut dalam program Interupsi iNews dengan mengatakan bahwa ruang gerak Roy Suryo dan kelompoknya semakin sempit. “Jika mereka merasa terpojok, mereka meluapkan frustrasinya lewat demonstrasi di ruang publik yang tidak memiliki massa signifikan,” ujar Razman. Ia menambahkan bahwa tuntutan Roy Suryo tidak lagi sekadar tentang ijazah, melainkan meluas ke “tangkap, adili Jokowi, dan lain sebagainya” yang dinilai tidak relevan dengan isu utama.
Pengacara Roy Suryo menyatakan bahwa penyelidikan terkait ijazah Jokowi belum sepenuhnya dibuka, dan berkas-berkas terkait masih tertahan. “Kami menuntut agar berkas-berkas tersebut segera dilimpahkan ke publik, bukan disimpan di balik pintu tertutup,” kata pengacara tersebut. Sementara itu, pihak kepolisian belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai kemungkinan penangkapan Jokowi atau Gibran.
Demonstrasi ini juga memicu perbincangan luas di media sosial, di mana sebagian pengguna mengkritik cara Roy Suryo mengangkat isu ijazah sebagai taktik politik, sementara yang lain mendukung hak publik untuk menuntut transparansi. Di antara komentar yang beredar, terdapat seruan agar proses hukum berjalan secara objektif tanpa dipengaruhi agenda politik tertentu.
Keberadaan pensiunan militer dalam aksi tersebut menambah dimensi lain pada demonstrasi. Mayjen Soenarko, yang turut hadir, menyatakan dukungan moral kepada Roy Suryo, meski tidak secara resmi mewakili institusi militer. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang potensi keterlibatan elemen-elemen militer dalam aksi politik sipil yang sensitif.
Sejumlah pengamat politik menilai bahwa aksi ini mencerminkan meningkatnya ketegangan antara kelompok oposisi dan pemerintah. “Kita berada pada titik di mana aksi-aksi demonstratif menjadi sarana utama bagi pihak yang merasa terpinggirkan untuk menyalurkan protesnya,” ujar seorang analis politik senior. Ia menambahkan bahwa tekanan publik terhadap transparansi pejabat tinggi dapat memicu dinamika politik yang lebih intensif.
Selama aksi, polisi tetap menjaga keamanan, memastikan tidak ada perusakan properti atau kekerasan. Namun, kepanikan ringan sempat terjadi ketika sekelompok demonstran berusaha mendekati pintu masuk gedung DPR, namun berhasil dicegah oleh petugas keamanan.
Dengan berakhirnya aksi pada sore menjelang maghrib, para demonstran secara tertib mengakhiri aksi dan kembali ke titik awal mereka. Meskipun tidak ada penangkapan yang dilakukan, aksi ini dipastikan akan menjadi bahan perbincangan dalam agenda politik nasional ke depan, terutama menjelang pemilihan umum berikutnya.
Kesimpulannya, demonstrasi yang dipimpin Roy Suryo di depan DPR menyoroti isu-isu krusial seperti transparansi ijazah pejabat, tuntutan hukum terhadap tokoh politik, serta peran elemen militer dalam dinamika politik sipil. Reaksi pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat luas akan menjadi penentu apakah isu-isu ini akan berujung pada proses hukum yang jelas atau tetap menjadi perdebatan publik yang berlarut.