PoinBerita – Kabar Nasional & Internasional Terkini – 18 April 2026 | Kasat Lantas Polres Solok Kota, Iptu Akbar Kharisma Tanjung, resmi dimutasi setelah video rombongan eks anggota DPR yang melakukan foto-foto di tikungan ekstrem Sitinjau Lauik menjadi viral di media sosial. Keputusan mutasi tercatat dalam surat telegram ST/237/IV/KEP./2026 dan ST/238/IV/KEP./2026 yang dikeluarkan pada 15 April 2026. Iptu Akbar kini ditempatkan sebagai PS Panit I Sitatib di Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Barat.
Insiden bermula pada pertengahan April 2026 ketika sekelompok mantan pejabat, termasuk mantan anggota DPR RI Arteria Dahlan, bersama komisaris PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) Palembang, melakukan kunjungan ke kawasan wisata alam Sitinjau Lauik, Padang. Kawasan tersebut dikenal memiliki tikungan tajam dan lereng curam, sehingga masuk dalam zona berbahaya bagi kendaraan bermotor. Tanpa izin resmi, rombongan tersebut melakukan sesi foto-foto di lokasi yang berisiko tinggi, sementara pengawalan disediakan oleh Satlantas Polres Solok Kota.
Pada saat itu, tim satpam dan petugas lalu lintas melaksanakan pengawalan standar, namun aksi foto-foto tersebut terekam oleh beberapa pengendara yang kemudian mengunggah video ke platform daring. Video menampilkan kendaraan rombongan melaju perlahan di tikungan curam, sementara beberapa anggota rombongan berpose dengan latar belakang tebing. Reaksi publik langsung memuncak, menilai tindakan tersebut tidak hanya mengabaikan keselamatan, tetapi juga menyiratkan penyalahgunaan fasilitas kepolisian untuk kepentingan pribadi.
Reaksi cepat datang dari Kapolres Solok Kota, AKBP Masud Ahmad, yang mengadakan konferensi pers pada 14 April 2026. Ia menyampaikan permintaan maaf resmi kepada masyarakat dan menegaskan bahwa pengawalan yang diberikan tidak dimaksudkan untuk memfasilitasi aksi foto, melainkan sekadar menjalankan prosedur standar keamanan. Masud menambahkan bahwa insiden ini akan menjadi bahan evaluasi internal guna memperbaiki koordinasi antara unit pengamanan dan pejabat yang meminta pengawalan.
Sejumlah langkah penegakan disiplin kemudian diambil:
- Mutasi Iptu Akbar Kharisma Tanjung ke posisi PS Panit I Sitatib di Polda Sumbar.
- Pengajuan mutasi serupa untuk Kasat Reskrim Polres Solok Kota.
- Pemeriksaan internal oleh Propam Polda Sumbar terhadap seluruh personel yang terlibat dalam pengawalan.
- Wawancara dan keterangan tertulis dari Kapolres, Kasat Lantas, dan petugas lapangan.
Propam Polda Sumbar menyatakan bahwa proses pemeriksaan masih berlangsung dan tidak menutup kemungkinan adanya sanksi tambahan jika terbukti ada pelanggaran prosedur. Sementara itu, pihak Polres Solok menegaskan bahwa pergeseran jabatan adalah hal yang lumrah dalam struktur organisasi Polri, meski publik menilai langkah tersebut sebagai respons terhadap tekanan sosial.
Kasus ini muncul tidak lama setelah foto-foto serupa melibatkan rombongan Komisaris PT Pupuk Sriwidjaja dan Arteria Dahlan di lokasi yang sama. Kedua insiden menimbulkan pertanyaan tentang budaya “foto-foto” di kalangan pejabat publik yang sering mengabaikan aspek keselamatan dan etika penggunaan sumber daya negara.
Para pengamat politik menilai bahwa skandal ini dapat menambah beban moral bagi partai-partai politik yang masih mengandalkan nama-nama eks DPR sebagai figur publik. Di sisi lain, aktivis anti-korupsi menekankan pentingnya penegakan disiplin yang konsisten, tidak hanya pada tingkat birokrasi tetapi juga pada aparat penegak hukum yang terlibat dalam penyediaan fasilitas publik.
Menilik dampak jangka pendek, kepolisian daerah Sumatera Barat harus menghadapi sorotan media nasional dan menata ulang prosedur pengawalan bagi pejabat atau tokoh publik. Di tingkat nasional, kasus ini menambah daftar skandal foto-foto berbahaya yang mengundang kritik tajam dari masyarakat, termasuk insiden serupa yang melibatkan artis atau tokoh publik lainnya.
Secara keseluruhan, mutasi Iptu Akbar Kharisma Tanjung mencerminkan upaya institusi kepolisian untuk merespons tekanan publik, sekaligus menegaskan kembali pentingnya akuntabilitas dalam penggunaan sumber daya negara. Kejadian ini diharapkan menjadi pelajaran bagi seluruh pejabat publik, aparat penegak hukum, dan masyarakat luas untuk lebih mengutamakan keselamatan serta integritas dalam setiap tindakan.