PoinBerita – Kabar Nasional & Internasional Terkini – 23 April 2026 | JAKARTA — Dubes Iran untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Amir Saeed Iravani, mengirim surat resmi kepada Sekjen PBB Antonio Guterres dan Presiden Dewan Keamanan pada Selasa (21/4) menuntut agar Amerika Serikat segera membebaskan kapal dagang Iran, Touska, beserta awaknya tanpa syarat. Iravani menegaskan bahwa penyitaan kapal di perairan Laut Oman merupakan tindakan “agresif, ilegal, dan melanggar hukum internasional” serta melanggar gencatan senjata yang baru saja diumumkan oleh Presiden Donald Trump.
Menurut Iravani, kapal Touska ditangkap pada Minggu (19/4) setelah AS mengirim kapal perusak berpeluru kendali USS Spruance untuk memberi peringatan. Saat peringatan tidak dipatuhi, kapal AS menembus ruang mesin Touska, menyebabkan kerusakan dan memaksa awak kapal menurunkan bendera putih. Iravani menuduh aksi tersebut sebagai “pembajakan maritim” yang menimbulkan ancaman serius bagi keamanan jalur pelayaran strategis di Selat Hormuz.
Surat tersebut menyoroti beberapa poin penting:
- Penyitaan kapal dilakukan di luar zona laut teritorial Iran, namun dekat dengan pantai negara tersebut.
- Langkah AS menyalahi resolusi Majelis Umum PBB yang melarang agresi di wilayah tersebut.
- Pembebasan kapal dan awaknya harus dilakukan secara segera demi menghindari eskalasi lebih lanjut.
Dalam konteks yang sama, Presiden AS Donald Trump pada hari yang sama memperpanjang gencatan senjata yang diumumkan pada 7 April, namun menegaskan bahwa blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran tetap diberlakukan. Dalam unggahan media sosial, Trump menyatakan, “Saya telah memerintahkan militer kami untuk melanjutkan blokade dan tetap siap hingga Iran mengajukan proposal damai.”
Blokade yang dipertahankan oleh AS, menurut Pentagon, telah memaksa lebih dari dua puluh delapan kapal Iran berbalik arah atau kembali ke pelabuhan domestik sejak 13 April. Kebijakan ini menambah tekanan ekonomi pada Iran, yang sudah mengalami penurunan pendapatan ekspor minyak akibat sanksi internasional.
Iran menanggapi kebijakan tersebut sebagai tindakan terorisme negara. Kementerian Luar Negeri Iran mengeluarkan pernyataan mengecam aksi AS sebagai pelanggaran gencatan senjata dan menekankan bahwa tindakan tersebut mengancam stabilitas regional. Tehran juga menegaskan akan menutup Selat Hormuz secara total bila blokade tidak dicabut, sebuah langkah yang dapat mengguncang pasar energi global.
Sementara itu, komunitas internasional menunggu respons resmi PBB. Iravani meminta Sekjen PBB mengeluarkan resolusi yang memaksa Amerika Serikat menghentikan tindakan agresifnya dan mengembalikan kapal Touska kepada pemiliknya. Ia menambahkan, “Jika tidak ada tindakan tegas, kita akan melihat peningkatan ketegangan yang dapat berujung pada konflik terbuka di perairan internasional.”
Para pengamat menilai bahwa situasi ini menambah kompleksitas dinamika geopolitik Timur Tengah. Gencatan senjata yang diperpanjang Trump bersifat kondisional, mengikat pada langkah diplomatik Iran, sementara Iran mengklaim blokade sebagai pelanggaran hukum internasional. Kedua belah pihak tampak berada di titik impas, dengan risiko eskalasi yang tinggi apabila salah satu pihak mengambil tindakan militer lebih lanjut.
Dalam beberapa minggu terakhir, peristiwa ini telah memicu perdebatan di forum PBB, Uni Eropa, dan negara-negara G7. Sementara Amerika Serikat menegaskan bahwa penyitaan Touska adalah tindakan sah untuk mencegah pelanggaran blokade, Iran menuduh bahwa AS menggunakan blokade sebagai alat tekanan politik dan ekonomi.
Kesimpulannya, permintaan Iran kepada PBB untuk memaksa AS membebaskan kapal Touska menyoroti ketegangan yang terus meningkat di perairan strategis antara kedua negara. Blokade yang dipertahankan oleh AS meskipun ada gencatan senjata, serta tuduhan pelanggaran hukum internasional, menambah ketidakpastian bagi stabilitas regional dan perdagangan global. Semua mata kini tertuju pada langkah selanjutnya PBB dan respons diplomatik yang dapat meredam atau memicu konflik lebih luas.