PoinBerita – Kabar Nasional & Internasional Terkini – 13 April 2026 | Kasus premanisme di kawasan pasar Tanah Abang kembali mencuat ke publik setelah video viral memperlihatkan seorang sopir bajaj dipaksa menyerahkan uang setoran kepada sekelompok preman. Insiden ini tidak hanya melibatkan sopir bajaj, tetapi juga mengulang pola pemerasan yang sebelumnya menimpa pedagang bakso dan tukang bubur di wilayah yang sama. Aksi pemalakan yang terjadi pada hari Senin, 13 April 2026, menimbulkan kemarahan warga dan menuntut respons cepat dari otoritas setempat.
Dalam rekaman yang diunggah melalui akun media sosial, seorang preman berkaos hitam dan topi hitam mendekati bajaj yang sedang menunggu penumpang. Ia menuntut “jatah” harian senilai Rp100.000. Sopir bajaj yang menjadi korban mengaku harus membayar setoran tersebut setiap hari, dengan ancaman kekerasan bila menolak. Rekaman tersebut juga menampilkan kerusakan pada kaca depan dan pintu bajaj yang pecah akibat dipukul oleh preman ketika pembayaran ditolak.
Kasus serupa baru-baru ini menimpa seorang pedagang bakso yang dipaksa menyerahkan uang jatah keamanan sebesar Rp300.000 oleh tiga preman yang kemudian ditangkap oleh Polsek Metro Tanah Abang. Polisi mengungkap bahwa para pelaku tidak hanya mengancam dengan senjata tajam, tetapi juga terbukti positif penggunaan metamfetamin (sabu) melalui tes urine. Penangkapan tersebut menunjukkan adanya jaringan preman yang menguasai area perdagangan Tanah Abang, memaksa pedagang informal untuk membayar perlindungan secara rutin.
Menanggapi gelombang keprihatinan publik, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan pernyataan tegas pada 12 April 2026 di Bambu Apus, Jakarta Timur. Pramono menegaskan bahwa tidak ada lagi ruang bagi kompromi terhadap aksi premanisme di ibu kota. “Tidak ada kompromi lagi untuk premanisme di Jakarta. Saya tidak ragu menindak tegas,” ujarnya. Gubernur mengklaim telah menginstruksikan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan dinas terkait untuk melakukan tindakan tegas terhadap pelaku.
Pramono juga menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam melaporkan setiap kejadian yang meresahkan. Ia menambah bahwa pemerintah provinsi akan memperkuat pengawasan di titik-titik rawan serta meningkatkan respons aparat terhadap laporan warga, sehingga keamanan dapat dirasakan hingga ke sektor informal seperti pedagang bakso, tukang bubur, dan sopir bajaj.
Kapolsek Metro Tanah Abang, AKBP Dhimas Prasetyo, menyatakan bahwa penyelidikan masih berlangsung untuk mengidentifikasi semua pelaku pemalakan, termasuk mereka yang belum tertangkap. Ia menambahkan bahwa koordinasi antara kepolisian, Satpol PP, Dinas Perhubungan, serta aparat kelurahan akan ditingkatkan untuk melakukan patroli bersama di wilayah rawan pungli dan premanisme.
Berbagai video lain yang beredar di media sosial memperlihatkan modus operandi preman yang serupa: preman menegur sopir bajaj dengan sebutan “maling” jika tidak membayar setoran, bahkan mengancam akan merusak kendaraan. Beberapa korban melaporkan kerusakan pada kaca dan bodi bajaj, serta kehilangan uang tunai senilai ribuan rupiah. Meskipun sebagian kecil uang yang dibayarkan tampak kecil, dampak psikologis dan ekonomi bagi para pekerja informal sangat signifikan, mengingat banyak dari mereka bergantung pada kendaraan harian untuk mencari nafkah.
Pengamat keamanan kota menilai bahwa fenomena premanisme di Tanah Abang merupakan manifestasi dari lemahnya kontrol wilayah di pasar tradisional yang padat penduduk. Mereka menyarankan pendekatan terpadu yang mencakup peningkatan kehadiran aparat, penyuluhan kepada pedagang, serta pemberdayaan komunitas melalui program keamanan lingkungan.
Dengan tekanan publik yang terus meningkat, langkah Gubernur Pramono Anung untuk melibatkan Satpol PP dan menuntut tindakan tegas dari dinas terkait menjadi sinyal bahwa pemerintah daerah siap mengambil langkah konkret. Namun, efektivitas kebijakan ini akan sangat bergantung pada implementasi di lapangan, koordinasi antar lembaga, serta partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan tindakan preman.
Kesimpulannya, aksi pemalakan terhadap sopir bajaj dan pedagang bakso di Tanah Abang mencerminkan tantangan keamanan yang masih menggerogoti sektor informal kota. Respon cepat dari gubernur serta penegakan hukum yang tegas menjadi kunci untuk memulihkan rasa aman di pasar tradisional, melindungi mata pencaharian warga, dan mencegah penyebaran praktik premanisme lebih luas.