PoinBerita – Kabar Nasional & Internasional Terkini – 26 April 2026 | Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, melakukan blusukan ke Kampung Wisata Eduwisata Bhinneka, Kebon Kosong, Kemayoran pada Jumat (24/4) dalam rangka program “Bang Doel Sapa Warga“. Kunjungan ini bertujuan mengidentifikasi permasalahan yang selama lebih dari tiga dekade menghambat pembangunan di wilayah tersebut, terutama terkait status lahan Kemayoran yang belum terselesaikan.
Dalam dialog terbuka dengan warga dari tujuh RW (001, 002, 004, 005, 006, 008, dan 013), Rano Karno menegaskan bahwa tumpang tindih kepemilikan antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Sekretariat Negara (Setneg) menjadi faktor utama mengapa perbaikan infrastruktur belum dapat dilaksanakan. “Jika lahan bukan milik kami, kami tidak dapat langsung melakukan perbaikan. Itu mekanisme pemerintahan yang harus dipatuhi,” ujar Rano, menambahkan bahwa koordinasi lintas lembaga sedang digalakkan untuk mencari solusi yang tepat.
Berbagai isu lainnya turut menjadi fokus pembicaraan, antara lain masalah hunian rumah susun milik Perumnas, beban Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dirasa memberatkan, serta masa pengelolaan hunian yang akan habis pada 2026. Warga juga menyoroti kurangnya akses air bersih, penanganan sampah, dan kawasan kumuh yang masih tersebar di beberapa wilayah Kebon Kosong.
- Ketidakjelasan status lahan menghambat Musrenbang dan program pembangunan di tujuh RW.
- Pembebanan PBB pada rumah susun Perumnas menimbulkan keluhan warga.
- Kekurangan layanan air bersih (PAM) dan sistem pengelolaan sampah yang belum optimal.
- Kawasan kumuh yang membutuhkan revitalisasi segera.
Rano Karno menjanjikan bahwa setiap masukan warga akan diseleksi sesuai dengan kewenangan masing-masing perangkat daerah, sehingga penanganannya menjadi lebih terkoordinasi. Ia menambahkan, “Kami akan memastikan seluruh aspirasi warga ditindaklanjuti secara terkoordinasi, termasuk terkait isu aset, layanan air bersih, penanganan kawasan kumuh, serta keberatan warga terhadap PBB/NJOP rumah susun, dengan tetap mengacu pada mekanisme dan kewenangan yang berlaku.”
Dalam pertemuan tersebut, warga juga menyampaikan daftar kebutuhan mendesak yang meliputi perbaikan jalan, penerangan jalan umum, fasilitas kesehatan, serta peningkatan sarana pendidikan. Rano Karno berjanji akan mengangkat semua poin tersebut dalam rapat koordinasi bersama Badan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Permukiman, serta Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup DKI Jakarta.
Masalah status lahan Kemayoran tidak hanya menjadi persoalan administratif, tetapi juga berdampak pada kualitas hidup warga. Tanpa kepastian kepemilikan, investasi infrastruktur seperti jaringan listrik, pipa air, dan fasilitas transportasi publik terhambat, sehingga menurunkan daya tarik ekonomi kawasan tersebut. Hal ini juga menghambat rencana pengembangan wilayah yang sejalan dengan program pembangunan ibu kota baru.
Menurut data internal DKI Jakarta, tujuh RW yang menjadi sorotan memiliki total populasi lebih dari 15.000 jiwa. Jika status lahan tidak segera diselesaikan, dampak sosial‑ekonomi dapat meluas, memperparah kemiskinan dan mengurangi kesempatan kerja bagi penduduk setempat.
Rano Karno menutup kunjungan dengan mengajak warga untuk tetap berpartisipasi aktif dalam forum musyawarah dan melaporkan perkembangan lapangan secara berkala. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan yang telah berlangsung 35 tahun ini.
Dengan komitmen kuat dari pihak gubernur dan dukungan lintas sektoral, diharapkan status lahan Kemayoran dapat segera ditetapkan, membuka jalan bagi proyek infrastruktur yang selama ini tertunda. Warga menantikan langkah konkret yang tidak hanya mengatasi permasalahan administratif, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan dan kualitas lingkungan hidup di Kebon Kosong, Kemayoran.