PoinBerita – Kabar Nasional & Internasional Terkini – 29 April 2026 | Setelah tragedi menewaskan 15 korban jiwa akibat tabrakan KRL Commuter Line dengan KA Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur pada 27 April 2026, pemerintah mempercepat proyek infrastruktur kritis di wilayah tersebut. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengunjungi para korban di RSUD Kota Bekasi, lalu memberikan arahan tegas untuk percepatan pembangunan flyover Bulak Kapal, yang direncanakan menjadi solusi utama mengurangi risiko perlintasan sebidang tanpa palang pintu.
Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menyampaikan bahwa anggaran pusat telah disalurkan, memungkinkan percepatan penyelesaian dalam enam bulan. Sebelumnya, proyek flyover senilai total Rp250 miliar hanya mengandalkan dana daerah dengan perkiraan selesai pada 2027. Dengan dukungan Banpres dari pemerintah pusat, alokasi dana tambahan sebesar Rp20 miliar dari Pemprov Jawa Barat dan komitmen Rp106 miliar untuk pembebasan lahan dari Pemkot Bekasi, target selesai dipercepat menjadi akhir Oktober 2026.
Berikut rincian anggaran yang telah dikonfirmasi:
- Rp106 miliar – pembebasan lahan dan kompensasi warga sekitar.
- Rp20 miliar – kontribusi pembangunan struktural dari Pemprov Jawa Barat.
- Rp124 miliar – dana tambahan Banpres yang dialokasikan langsung oleh kantor Presiden.
Flyover Bulak Kapal akan menghubungkan Jalan Ampera dengan Jalan Bulak Kapal, menutup dua perlintasan sebidang sekaligus. Penutupan permanen perlintasan Ampera dan Bulak Kapal direncanakan setelah flyover rampung, mengurangi potensi tabrakan antara kendaraan pribadi, taksi listrik, dan kereta api. Pemerintah daerah menekankan bahwa penutupan ini akan meningkatkan kelancaran lalu lintas sekaligus menurunkan kecelakaan yang sering terjadi di zona padat penduduk Bekasi.
Presiden Prabowo menyoroti fakta bahwa masih terdapat sekitar 1.800 perlintasan sebidang di Pulau Jawa tanpa fasilitas pengamanan memadai. Ia menegaskan bahwa proyek flyover di Bekasi menjadi contoh konkret kebijakan nasional untuk mengatasi masalah tersebut. “Kami akan terus mendukung pemerintah daerah yang mengajukan flyover, terutama di wilayah padat seperti Bekasi, demi keamanan dan kenyamanan publik,” ungkap Prabowo dalam konferensi pers di RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid.
Tri Adhianto menambahkan bahwa selain flyover, akan dibangun pos jaga resmi di titik-titik kritis lain serta meningkatkan penegakan hukum terhadap pelanggar peraturan lalu lintas di perlintasan. “Kami akan melibatkan Satpol PP dan Kepolisian untuk menertibkan area sekitar, serta menerapkan sistem tilang otomatis bagi penerobos,” jelasnya.
Respons masyarakat terhadap percepatan proyek cukup positif. Warga sekitar menyatakan harapan bahwa flyover akan mengurangi kemacetan di jam sibuk dan meningkatkan rasa aman. Namun, sebagian warga menyoroti kekhawatiran atas potensi gangguan selama proses konstruksi, terutama terkait kebisingan dan polusi debu. Pemerintah kota berjanji untuk menerapkan prosedur mitigasi lingkungan, termasuk penjadwalan pekerjaan di luar jam puncak dan penggunaan peralatan berstandar rendah emisi.
Jika flyover selesai tepat waktu, dampak ekonomi di wilayah Bekasi diharapkan meningkat. Akses yang lebih baik ke jaringan kereta api akan mempercepat mobilitas tenaga kerja, sekaligus menarik investasi di sektor logistik dan properti. Analisis awal menunjukkan potensi peningkatan nilai properti di sekitar area hingga 12 persen dalam dua tahun ke depan.
Secara keseluruhan, percepatan flyover Bulak Kapal mencerminkan respons cepat pemerintah terhadap tragedi KRL, sekaligus menegaskan komitmen jangka panjang untuk meningkatkan keselamatan transportasi publik di Indonesia. Dengan dukungan anggaran pusat, sinergi antara pemerintah kota dan provinsi, serta partisipasi aktif masyarakat, diharapkan proyek ini menjadi model bagi penanganan perlintasan sebidang berbahaya di seluruh negeri.