PoinBerita – Kabar Nasional & Internasional Terkini – 03 Mei 2026 | Jakarta, 2 Mei 2026 – Dalam rangka peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar aksi demonstrasi di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Aksi yang disebut sebagai “demo pendidikan” ini melibatkan ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Demonstran menumpuk di sekitar patung bersejarah, menyiapkan spanduk, serta menyuarakan sepuluh tuntutan utama terkait tata kelola pendidikan nasional.
Demo dimulai pada pagi hari, dengan para orator utama menyampaikan orasi keras dari atas mobil komando yang diparkir di tengah lapangan. Salah satu orator, Oktavia Ningrum, menegaskan bahwa pendidikan tidak boleh lagi diperlakukan sebagai sektor pelengkap dalam pembangunan negara. “Pendidikan adalah fondasi utama bangsa, dan kegagalan dalam mengelolanya akan berdampak langsung pada masa depan Indonesia,” ujarnya.
Sepuluh poin tuntutan yang disampaikan secara tertulis meliputi: reformasi tata kelola anggaran pendidikan, pemisahan anggaran pendidikan publik dengan kedinasan, penghentian komersialisasi pendidikan berlebihan, peningkatan kesejahteraan guru, penyelesaian status guru honorer secara adil, pemerataan distribusi guru, reformasi sistem rekrutmen, serta revisi Undang‑Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) dengan melibatkan partisipasi masyarakat sipil. Tuntutan tersebut juga menekankan pentingnya transparansi dalam penggunaan dana pendidikan, agar tidak lagi disalahgunakan untuk kepentingan politik atau komersial.
Reaksi pemerintah dan pihak terkait pun beragam. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyatakan akan meninjau kembali beberapa poin dalam tuntutan tersebut, namun belum memberikan komitmen konkret. Sementara itu, para kepala sekolah di wilayah Jakarta Selatan melaporkan bahwa aksi tersebut berdampak pada operasional sekolah. Karena keramaian di Patung Kuda, sejumlah sekolah terpaksa menunda kegiatan belajar mengajar selama beberapa jam, bahkan mengumumkan libur mendadak bagi siswa pada hari itu.
Orang tua murid mengungkapkan keprihatinannya. “Kami mengerti pentingnya reformasi, tetapi libur mendadak mengganggu proses belajar anak‑anak kami. Pemerintah harus mencari solusi yang tidak merugikan pendidikan sehari‑hari,” kata Rina Suryani, ibu dua anak sekolah menengah pertama.
Para aktivis BEM SI menanggapi kekhawatiran tersebut dengan menekankan bahwa aksi ini bersifat damai dan bertujuan memaksa pemerintah untuk bertindak lebih cepat. “Kami tidak ingin mengorbankan pendidikan, melainkan memperbaikinya. Jika pemerintah menanggapi tuntutan kami, libur sekolah tidak akan terjadi lagi di masa depan,” ujar Anggia Khofifah, koordinator aksi.
Selain tuntutan struktural, demonstran juga menyoroti masalah praktis yang dirasakan di lapangan, seperti kurangnya fasilitas belajar yang memadai, beban kerja guru yang tidak proporsional, dan tingginya angka putus sekolah di daerah terpencil. Mereka menuntut adanya program khusus untuk memperbaiki infrastruktur sekolah di daerah miskin serta penambahan beasiswa bagi siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu.
Sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang pendidikan menyatakan dukungan terhadap aksi tersebut. LSM Pendidikan untuk Semua (P4S) menambahkan bahwa komersialisasi pendidikan, terutama melalui lembaga kursus privat yang menjual paket mahal, menambah beban ekonomi keluarga dan memperlebar kesenjangan sosial.
Di sisi lain, pihak kepolisian menegaskan bahwa aksi berlangsung tertib tanpa adanya kerusuhan atau tindakan melanggar hukum. Polisi mengatur lalu lintas di sekitar Patung Kuda, memastikan tidak terjadi kemacetan yang mengganggu aktivitas warga lain.
Dengan berakhirnya aksi pada sore hari, BEM SI menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang mendukung, termasuk media, LSM, serta masyarakat umum yang hadir. Mereka menegaskan bahwa momentum Hardiknas harus menjadi titik balik bagi kebijakan pendidikan nasional, agar pendidikan dapat kembali menjadi alat pembebasan, pemerataan, dan kemajuan bangsa.
Ke depan, BEM SI berencana melanjutkan dialog dengan pemerintah melalui forum-forum resmi, serta menggalang dukungan lebih luas dari kalangan akademisi dan praktisi pendidikan. Diharapkan, tuntutan yang telah disampaikan tidak hanya menjadi wacana, melainkan diimplementasikan dalam kebijakan yang konkret, sehingga kejadian libur sekolah akibat aksi demonstrasi tidak terulang kembali.