PoinBerita – Kabar Nasional & Internasional Terkini – 30 April 2026 | Polemik terkait rencana pemerintah menutup program studi (prodi) yang dianggap tidak relevan terus mengemuka di kalangan akademisi, industri, dan politik. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto menegaskan kebijakan yang akan diambil adalah mengembangkan, bukan menutup, prodi yang belum selaras dengan kebutuhan industri. Ia mencontohkan bidang teknik elektro yang kini harus mengintegrasikan teknologi Internet of Things (IoT) dan kecerdasan buatan (AI). “Dulu belum ada IoT, sekarang ada IoT. Jadi alih‑alih menutup prodi, kami dorong perguruan tinggi melakukan update berkala,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, 29 April 2026.
Brian menambahkan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang menghasilkan industri‑industri baru. Oleh karena itu, perguruan tinggi diminta melakukan continuous improvement setiap dua hingga empat tahun, meniru praktik negara‑negara maju. “Jika AI, IoT, atau komputasi kuantum menjadi kebutuhan masa depan, kurikulum harus menyesuaikan sebelum lulusannya memasuki dunia kerja,” tegasnya.
Sekretaris Jenderal Kemendiktisaintek, Badri Munir Sukoco, sebelumnya menyampaikan bahwa pemerintah akan menyusun daftar prodi yang diperlukan di masa depan berdasarkan kajian Perguruan Tinggi Peduli Kependudukan (PTPK). Ia menegaskan penutupan prodi hanya menjadi opsi terakhir apabila suatu program tidak memenuhi standar mutu, tidak memiliki keberlanjutan akademik, dan tidak dapat dikembangkan melalui pembinaan.
Rektor Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Nurhasan, mengingatkan bahwa relevansi prodi tidak semata diukur dari tingkat penyerapan lulusan di industri. “Beberapa prodi, meski tidak langsung terhubung dengan industri, tetap penting untuk menyelesaikan persoalan bangsa,” ujarnya. Unesa memiliki career center yang memantau jejak karier alumni, sekaligus direktur khusus yang menangani evaluasi buka‑tutup prodi.
Forum Rektor Indonesia (FRI) melalui Ketua Garuda Wiko juga menyatakan dukungan terhadap wacana pemerintah. Ia menekankan perlunya revitalisasi prodi agar mampu mencetak lulusan dengan keahlian masa depan, serta menjaga keseimbangan antara program terapan dan non‑terapan.
Di sisi lain, wakil ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian, mengkritik logika pemerintah. Menurutnya, penutupan prodi mencerminkan kegagalan menciptakan ekosistem industri yang memadai di dalam negeri. “Bisa jadi suatu prodi relevan di luar negeri, tetapi industri belum berkembang di Indonesia. Maka bukan prodi yang tidak relevan, melainkan kita yang belum mampu menumbuhkan ekosistemnya,” ujarnya dalam pernyataan kepada media.
Data dari Badri menunjukkan kesenjangan signifikan antara lulusan dan kebutuhan pasar kerja. Contohnya, program studi kependidikan dan keguruan menghasilkan sekitar 490.000 lulusan per tahun, sementara lowongan kerja untuk guru dan fasilitator taman kanak‑kanak hanya sekitar 20.000 posisi, meninggalkan lebih dari 470.000 lulusan berpotensi menganggur.
- Teknik Elektro: perlu integrasi IoT dan AI.
- Kependidikan: 490.000 lulusan vs 20.000 lowongan.
- Ilmu Sosial: oversupply, tantangan penyerapan.
Para pemangku kepentingan sepakat bahwa kebijakan harus berbasis kajian komprehensif dan melibatkan semua pihak. Sementara pemerintah menekankan pengembangan kurikulum, kritik menuntut aksi konkret dalam menciptakan lapangan kerja dan ekosistem industri baru.
Kesimpulannya, wacana prodi tidak relevan menjadi ajang perdebatan antara kebutuhan pasar kerja, hak akademik, dan peran pendidikan tinggi dalam inovasi. Pemerintah berjanji mengedepankan pengembangan berkelanjutan, namun keberhasilan kebijakan tersebut akan sangat dipengaruhi oleh sinergi antara universitas, industri, dan regulasi yang mendukung penciptaan lapangan kerja.