PoinBerita – Kabar Nasional & Internasional Terkini – 03 Mei 2026 | Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani perintah eksekutif pada Jumat, 1 Mei 2026, yang memberlakukan sanksi baru Kuba. Kebijakan ini menargetkan individu, pejabat, dan entitas yang terlibat dalam sektor strategis seperti energi, pertahanan, logam, pertambangan, serta jasa keuangan. Selain itu, semua bank asing yang melakukan transaksi dengan pihak-pihak tersebut akan menghadapi pembekuan aset di Amerika Serikat dan larangan akses ke sistem dolar AS.
Perintah eksekutif tersebut merupakan lanjutan dari tekanan ekonomi yang telah berlangsung lama antara Washington dan Havana. Amerika Serikat sebelumnya memblokir pengiriman minyak dari Venezuela ke Kuba, menambah beban krisis energi yang sudah melanda pulau itu. Dalam dokumen resmi yang dikutip AFP, Trump menegaskan bahwa sanksi ini ditujukan kepada “pihak yang diketahui beroperasi di atau pernah beroperasi di sektor energi, pertahanan, material terkait, logam dan pertambangan, jasa keuangan, atau sektor keamanan ekonomi Kuba”.
Berikut adalah poin‑poin utama sanksi baru Kuba:
- Pembekuan aset semua individu dan entitas yang tercantum dalam daftar sanksi.
- Larangan masuk ke wilayah Amerika Serikat bagi mereka yang terkena sanksi.
- Penutupan akun bank asing yang memfasilitasi transaksi dengan pihak terdaftar.
- Ancaman hukuman tambahan bagi perusahaan yang melanggar regulasi perdagangan dolar.
Reaksi pemerintah Kuba tidak kalah keras. Menteri Luar Negeri Bruno Rodriguez mengkritik keputusan tersebut sebagai tindakan koersif ekstrateritorial yang melanggar Piagam Perserikatan Bangsa‑Bangsa. Dalam unggahan di platform X, ia menyatakan, “Kami menolak langkah koersif sepihak yang baru‑baru ini dan menegaskan hak rakyat Kuba untuk menentang blokade serta embargo energi AS.” Rodriguez menambahkan bahwa sanksi ini bertepatan dengan demonstrasi massal pada 1 Mei, ketika jutaan warga Kuba turun ke jalan menuntut keadilan.
Sementara itu, pejabat Amerika Serikat lain juga menguatkan posisi Washington. Menteri Luar Negeri Marco Rubio, yang dikenal sebagai kritikus tajam rezim komunis Kuba, menekankan pentingnya langkah ini untuk melindungi kepentingan nasional AS. Ia menilai bahwa tekanan ekonomi harus diimbangi dengan kebijakan keamanan yang tegas.
Di luar ranah ekonomi, Trump sempat mengisyaratkan kemungkinan penempatan kapal induk di lepas pantai Kuba. Pada sebuah acara di Florida, ia menyebutkan bahwa USS Abraham Lincoln dapat ditempatkan “sekitar 100 yard” dari pulau itu sebagai demonstrasi kekuatan, meski tidak ada rencana operasi militer yang diumumkan secara resmi.
Kebijakan ini menimbulkan kecemasan di kalangan lembaga keuangan internasional. Profesor Andy Gomez, ahli studi Kuba di Universitas Miami, menilai bahwa sanksi ini memiliki implikasi geopolitik luas, khususnya bagi negara‑negara seperti Rusia dan China yang masih mempertahankan hubungan ekonomi dengan Havana. “Kebijakan ini bukan hanya tentang Kuba, melainkan pesan kuat kepada semua pihak yang mempertimbangkan kerjasama dengan rezim yang dianggap melanggar hak asasi manusia,” ujarnya.
Secara praktis, perusahaan asing yang memiliki cabang atau jaringan di Kuba kini dihadapkan pada pilihan sulit: menghentikan operasi atau menghadapi pemblokiran aset dan penutupan akses ke pasar Amerika. Beberapa bank Eropa telah mengumumkan peninjauan kembali portofolio mereka terkait Kuba untuk menghindari konsekuensi hukum.
Di sisi lain, masyarakat Kuba menilai sanksi ini sebagai bentuk agresi tambahan yang memperburuk krisis kemanusiaan yang sudah terjadi. Harga bahan bakar naik, listrik menjadi tidak stabil, dan akses ke barang‑barang penting semakin terbatas. Pemerintah Kuba berjanji akan meningkatkan solidaritas internal dan mencari alternatif pasokan dari negara‑negara sahabat.
Kesimpulannya, sanksi baru Kuba yang dijatuhkan oleh Trump menandai eskalasi terbaru dalam hubungan Amerika‑Kuba yang sudah tegang selama puluhan tahun. Dengan menargetkan sektor‑sektor kunci dan memperketat kontrol keuangan, Washington berharap dapat menekan rezim Kuba secara ekonomi dan politik. Namun, respons keras dari pemerintah Kuba serta potensi dampak pada perusahaan internasional menunjukkan bahwa kebijakan ini akan menimbulkan dinamika baru dalam arena geopolitik Karibia.