PoinBerita – Kabar Nasional & Internasional Terkini – 03 Mei 2026 | Jakarta – Mantan konsultan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) Ibrahim Arief (Ibam) mengajukan permohonan agar vonis 15 tahun penjara yang dijatuhkan dapat dibatalkan. Ia menegaskan bahwa tuduhan korupsi terkait pengadaan Chromebook tidak berdasar, dan menyerukan hakim untuk mempertimbangkan alibi serta bukti yang menurutnya belum cukup kuat.
Namun, jaksa penuntut umum (JPU) menolak pembelaan tersebut. Dalam sidang pekan lalu, jaksa menegaskan komitmennya untuk tetap menuntut hukuman maksimal 15 tahun penjara. Keputusan tersebut didukung oleh sejumlah pakar hukum, termasuk Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Al Azhar Indonesia, Prof. Suparji Ahmad, yang menyatakan langkah jaksa sudah tepat mengingat bukti digital yang terungkap.
Menurut Prof. Suparji, penuntutan didasarkan pada peran masing-masing terdakwa dalam proyek pengadaan Chromebook yang diduga merugikan keuangan negara. Ia menekankan bahwa bukti objektif, seperti rekaman komunikasi, log email, serta dokumen digital, lebih dapat dipercaya dibandingkan bantahan lisan. “Bukti digital sulit direkayasa, dan harus menjadi dasar pertimbangan hakim,” ujar Suparji dalam konferensi pers di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Berikut rangkuman bukti utama yang diajukan jaksa:
- Rekaman chat grup WhatsApp antara Ibrahim Arief, pejabat Kemdikbudristek, dan pemasok perangkat IT yang menunjukkan koordinasi rekomendasi pengadaan.
- File spreadsheet yang menandai alokasi anggaran sebesar Rp 250 miliar untuk pembelian Chromebook, dengan catatan perubahan harga secara mendadak.
- Transkrip rapat internal Kemdikbudristek yang menegaskan peran konsultan dalam menyusun spesifikasi teknis perangkat.
- Dokumen bank yang memperlihatkan aliran dana ke rekening pribadi yang diduga terkait dengan komisi.
Selain itu, empat terdakwa utama dalam kasus ini meliputi mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, mantan Direktur SMP Mulyatsyah, dan mantan Direktur SD Sri Wahyuningsih. Semua terdakwa menghadapi tuduhan serupa, yakni menyalahgunakan wewenang untuk memperoleh keuntungan pribadi melalui proyek pengadaan perangkat digital.
Jaksa menegaskan bahwa rekomendasi Ibrahim Arief tidak bersifat independen melainkan merupakan justifikasi formal untuk menjustifikasi proyek yang pada akhirnya menimbulkan kerugian negara. “Jika rekomendasi itu tidak ada, proyek tersebut tidak akan berjalan,” kata Jaksa Penuntut Umum, Siti Aisyah. Ia menambahkan bahwa independensi konsultan menjadi faktor kunci dalam menilai tingkat pelanggaran hukum.
Pembelaan Ibrahim Arief berfokus pada alibi bahwa ia tidak terlibat dalam proses keuangan dan hanya memberikan masukan teknis. Ia juga mengklaim bahwa semua dokumen yang dipertanyakan telah dipalsukan oleh pihak lain. Namun, hakim menolak argumen tersebut, menyatakan bahwa alibi tidak dapat menutupi bukti kuat yang terintegrasi dalam rekaman digital.
Sidang selanjutnya dijadwalkan pada 15 Juni 2026, di mana hakim akan mempertimbangkan seluruh bukti serta argumen kedua belah pihak. Jika vonis 15 tahun penjara tetap dijatuhkan, Ibrahim Arief akan menjadi salah satu kasus korupsi paling signifikan di era digital, sekaligus menjadi peringatan bagi konsultan dan pejabat publik lainnya.
Kasus ini menyoroti pentingnya transparansi dalam pengadaan barang pemerintah, terutama di sektor teknologi pendidikan yang semakin kritis. Masyarakat dan organisasi anti‑korupsi menanti keputusan akhir sebagai indikator seberapa tegas lembaga peradilan dalam menegakkan hukum terhadap praktik korupsi yang melibatkan pejabat tinggi.