PoinBerita – Kabar Nasional & Internasional Terkini – 09 Juli 2026 | Bantuan Langsung Tunai (BLT) kembali disalurkan kepada ratusan buruh pabrik rokok. Total BLT yang didapat mencapai Rp600.000. Langkah ini merupakan bagian dari upaya memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat yang selama ini terbantu oleh ekosistem industri hasil tembakau (IHT). Program penyaluran BLT sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 72 Tahun 2024.
DBHCHT dialokasikan untuk pembinaan lingkungan sosial, termasuk pemberian bantuan langsung kepada para buruh pabrik supaya menjaga daya beli masyarakat. Pada tahun 2026 ini, buruh pabrik rokok yang mendapat BLT DBHCHT dari Pemkot Pekalongan sebanyak 500 orang. Masing-masing mendapatkan Rp300.000 per bulan kali dua bulan, yakni Mei dan Juni.
Alokasi bantuan tidak hanya dari pemerintah kota, terdapat pula dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang menyasar 922 buruh pabrik rokok di perusahaan yang sama dengan besaran nilai serupa. Namun, terdapat penyesuaian pemberian bantuan pada tahun ini dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya.
Perlu diketahui, ada perbedaan penerimaan tahun ini dengan tahun sebelumnya. Jika tahun sebelumnya BLT diberikan dengan perhitungan empat bulan, tahun ini perhitungannya menjadi dua bulan. Hal ini dikarenakan adanya kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.
Sementara itu, pemerintah juga melanjutkan penyaluran berbagai program bantuan sosial (bansos) sepanjang tahun 2026 sebagai bentuk perlindungan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan. Hingga Desember 2026, sejumlah program bansos masih disalurkan kepada jutaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM), baik dalam bentuk uang tunai maupun bantuan bahan pokok.
Program bantuan tersebut meliputi Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), serta Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak (BLT BBM). Penyalurannya dilakukan melalui sejumlah lembaga yang telah ditunjuk pemerintah, seperti bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) maupun PT Pos Indonesia.
Bagi masyarakat yang ingin mengetahui apakah namanya terdaftar sebagai penerima bantuan sosial, pemerintah juga telah menyediakan layanan pengecekan secara online melalui situs resmi Cek Bansos Kementerian Sosial.
Pencairan bansos tahap ketiga untuk sejumlah program yang rutin diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sudah dimulai pada bulan Juli 2026. Pemerintah menggunakan sistem pengelompokan berdasarkan tingkat kesejahteraan atau kategori desil yang tercatat dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk menentukan siapa yang berhak menerima bantuan serta jenis bansos yang bisa diperoleh.
Kategori desil tidak hanya melihat besarnya pendapatan keluarga, tetapi juga mempertimbangkan berbagai indikator lain, seperti kondisi tempat tinggal, tingkat pendidikan, pekerjaan anggota keluarga, penggunaan listrik, hingga kepemilikan aset tertentu.
Untuk mengetahui posisi desil, masyarakat dapat mengecek secara online melalui aplikasi Cek Bansos atau melalui website Kemensos. Jika kategori desil yang tercatat tidak sesuai, masyarakat dapat mengajukan perubahan data.
Dalam beberapa kasus, pemerintah juga menyediakan layanan pengecekan secara offline. Selain itu, beberapa penyedia layanan transaksi keuangan seperti EDC Orderkuota juga hadir untuk membantu masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan, termasuk penarikan tunai dan pencairan bantuan sosial.
Dalam kesimpulan, bantuan langsung tunai (BLT) dan bansos lainnya merupakan upaya pemerintah untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Dengan menggunakan sistem pengelompokan berdasarkan kategori desil, pemerintah dapat menentukan siapa yang berhak menerima bantuan serta jenis bansos yang bisa diperoleh. Masyarakat dapat mengecek kategori desil dan mengajukan perubahan data jika diperlukan, serta menggunakan layanan pengecekan secara online atau offline untuk memudahkan proses pencairan bantuan sosial.