PoinBerita – Kabar Nasional & Internasional Terkini – 06 Mei 2026 | Palembang – Lima personel Dinas Perhubungan (Dishub) Palembang resmi dipecat setelah aksi razia ilegal yang berujung pada kecelakaan beruntun menimbulkan sorotan publik. Keputusan pemecatan ini diambil oleh Walikota Palembang, yang hingga kini masih menunggu Surat Keputusan (SK) resmi untuk penunjukan kadis baru. Kejadian tersebut menguak praktik penegakan hukum yang melanggar prosedur serta menimbulkan pertanyaan tentang akuntabilitas aparat daerah.
Insiden dimulai pada tanggal 12 April 2024 ketika sekelompok petugas Dishub melakukan razia di Jalan Jenderal Sudirman. Razia tersebut ditujukan untuk memeriksa kelengkapan dokumen kendaraan, namun kemudian melanggar aturan lalu lintas dengan memaksa kendaraan berhenti secara paksa di tengah jalan utama. Akibatnya, terjadi kemacetan panjang yang memicu terjadinya kecelakaan beruntun melibatkan tiga mobil pribadi dan satu bus kota. Beberapa korban luka ringan, sementara satu korban mengalami kerusakan kendaraan yang signifikan.
Setelah video insiden tersebut tersebar luas di media sosial, publik menuntut pertanggungjawaban. Warga Palembang menilai tindakan razia ilegal tersebut tidak hanya melanggar prosedur, tetapi juga membahayakan keselamatan pengguna jalan. Tekanan publik memaksa pemerintah kota untuk mengambil langkah tegas.
- 12 April 2024 – Razia ilegal di Jalan Jenderal Sudirman.
- 13 April 2024 – Video insiden menjadi viral, menimbulkan protes online.
- 14 April 2024 – Wali Kota Palembang menyatakan akan menunggu SK resmi sebelum mengumumkan pengganti kadis.
- 15 April 2024 – Kepala Dinas Perhubungan Agus Supriyanto resmi dicopot, digantikan oleh Heriyanto.
- 16 April 2024 – Lima personel yang terlibat dalam razia dipecat.
Penggantian Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Palembang juga menjadi sorotan. Sebelumnya, Agus Supriyanto menjabat sebagai Kadishub, namun setelah insiden razia tersebut, ia digantikan oleh Heriyanto. Penunjukan Heriyanto tidak semata‑mata didasari oleh viralitas insiden; pihak berwenang menegaskan bahwa keputusan tersebut didasarkan pada evaluasi kinerja dan kebutuhan reformasi internal.
Walikota Palembang, yang tidak disebutkan namanya dalam laporan ini, menyatakan, “Kami masih menunggu SK resmi dari Dinas Kepegawaian. Proses administrasi memang memerlukan waktu, namun kami berkomitmen menegakkan disiplin dan memastikan tidak ada lagi praktik razia ilegal.” Pernyataan ini mencerminkan keinginan pemerintah kota untuk menyeimbangkan antara tindakan tegas dan prosedur administratif yang tepat.
Pengamat kebijakan publik menilai pemecatan lima personel tersebut sebagai langkah penting dalam upaya memperbaiki citra Dishub. Mereka menekankan bahwa selain sanksi administratif, perlu ada pelatihan ulang bagi petugas agar memahami batasan wewenang dan prosedur penegakan hukum yang sah. “Jika tidak ada perubahan struktural, insiden serupa dapat terulang kembali,” ujar Dr. Budi Santoso, dosen Fakultas Ilmu Pemerintahan Universitas Sriwijaya.
Kasus ini juga memicu diskusi mengenai transparansi proses pengangkatan pejabat publik. Masyarakat menuntut agar proses penggantian Kadishub dilakukan secara terbuka, dengan melibatkan unsur masyarakat sipil. Sebagai respons, Dinas Komunikasi dan Informatika Palembang berjanji akan mempublikasikan timeline resmi pengangkatan Heriyanto serta memberikan ruang bagi publik mengajukan pertanyaan melalui forum daring.
Secara keseluruhan, pemecatan 5 personel Dishub Palembang menandai titik balik dalam penegakan disiplin aparatur daerah. Diharapkan langkah ini dapat menjadi contoh bagi instansi lain dalam menegakkan aturan dan meningkatkan kepercayaan publik. Pemerintah kota Palembang kini berada pada tahap evaluasi menyeluruh, termasuk penyusunan SOP baru untuk razia lalu lintas, guna mencegah terulangnya insiden serupa di masa depan.
Dengan menunggu SK resmi, proses penggantian kepemimpinan di Dishub Palembang tetap berjalan sesuai prosedur, sekaligus memberikan sinyal kuat bahwa transparansi dan akuntabilitas menjadi prioritas utama dalam pelayanan publik.