PoinBerita – Kabar Nasional & Internasional Terkini – 15 April 2026 | USS George H.W. Bush, kapal induk bertenaga nuklir kelas Nimitz milik Amerika Serikat, memulai pelayaran tidak lazim dengan mengelilingi ujung selatan Afrika. Rute ini dipilih untuk menghindari jalur tradisional melalui Selat Gibraltar, Terusan Suez, Laut Merah, serta Selat Bab al‑Mandeb yang kini dianggap rawan serangan dari milisi pro‑Iran, khususnya kelompok Houthi Yaman.
Keputusan strategis tersebut diungkap oleh pejabat pertahanan AS kepada media USNI News pada 13 April 2026. Kapal induk beserta rombongan kapal pengawalnya menyeberangi Samudra Atlantik, melintasi Samudra Hindia, dan kemudian meluncur ke lepas pantai selatan Afrika. Tujuannya adalah bergabung dengan kekuatan angkatan laut AS yang terus memperbanyak kehadirannya di Laut Arab, sekaligus menyiapkan diri untuk operasi militer yang diberi sandi “Operation Epic Fury“.
Operasi ini dirancang sebagai respons terhadap meningkatnya ketegangan di wilayah Teluk Persia setelah negosiasi antara Washington dan Teheran gagal mencapai kesepakatan. Sebagai langkah lanjutan, Komando Pusat AS memberlakukan blokade di Selat Hormuz, menutup jalur penting yang menghubungkan Teluk Persia dengan Samudra Hindia. Blokade tersebut merupakan bagian dari kebijakan yang diinisiasi oleh mantan Presiden Donald Trump, yang pada masa pemerintahannya menekankan perlunya menahan pengaruh Iran dan menghentikan serangan milisi Houthi terhadap kapal komersial.
Keliling Afrika dipilih karena risiko serangan Houthi di Laut Merah dan Bab al‑Mandeb dianggap tinggi. Kelompok bersenjata tersebut, yang didukung Iran, telah meluncurkan sejumlah rudal balistik dan serangan anti‑kapal terhadap sasaran di wilayah tersebut, termasuk serangan ke Israel. Meskipun serangan AS sebelumnya berhasil mengurangi kemampuan militer Houthi, analis militer menilai kelompok tersebut masih memiliki kapasitas untuk melancarkan serangan sporadis yang dapat mengganggu lalu lintas maritim internasional.
Rute baru kapal induk melewati Samudra Atlantik selatan, melintasi Samudra Hindia di sebelah barat Afrika, dan kemudian masuk ke Laut Merah melalui selat yang lebih lebar di ujung selatan Afrika, menghindari jalur sempit Bab al‑Mandeb. Selama pelayaran, USS George H.W. Bush melakukan latihan taktis bersama kapal perusak dan kapal selam pendukung, memastikan kesiapan operasional dalam menghadapi kemungkinan ancaman udara atau laut.
Para ahli geopolitik menilai keputusan ini mencerminkan perubahan taktik Angkatan Laut AS yang kini lebih mengedepankan keamanan kapal induk dalam konteks perang asimetris. Dengan menghindari jalur tradisional, AS mengurangi peluang terjebak dalam konflik regional yang dapat memicu eskalasi lebih luas. Di sisi lain, langkah ini menimbulkan pertanyaan mengenai dampak ekonomi, mengingat jalur perdagangan utama melalui Terusan Suez dan Selat Bab al‑Mandeb dapat terganggu bila ketegangan meningkat.
Sejumlah negara di kawasan Teluk, termasuk Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Qatar, menyambut baik kehadiran kapal induk AS sebagai bentuk dukungan terhadap stabilitas regional. Namun, Iran mengkritik tindakan tersebut sebagai provokasi yang dapat memperburuk situasi. Pihak Tehran menegaskan bahwa mereka akan terus melindungi kepentingan mereka di Laut Arab, termasuk dengan mendukung milisi Houthi.
Selama perjalanan, kapal induk juga melakukan pemantauan intelijen menggunakan pesawat radar E‑2 Hawkeye yang terbang dari dek kapal. Data yang dikumpulkan membantu menilai pergerakan kapal-kapal milisi dan potensi ancaman rudal. Semua langkah ini dilakukan tanpa melintasi Selat Gibraltar, yang biasanya menjadi pintu gerbang utama bagi kapal induk berbasis Pantai Timur AS menuju Mediterania.
Kesimpulannya, keputusan USS George H.W. Bush untuk berkeliling Afrika menandai adaptasi strategis Angkatan Laut Amerika Serikat dalam menghadapi ancaman milisi pro‑Iran dan Houthi. Dengan menghindari jalur tradisional, AS berupaya memastikan keamanan aset pentingnya sambil tetap menegaskan kehadiran militer di kawasan Timur Tengah yang semakin volatile. Keberhasilan pelayaran ini akan menjadi indikator penting bagi kebijakan militer AS ke depan, terutama dalam mengelola risiko konflik asimetris di perairan strategis dunia.