PoinBerita – Kabar Nasional & Internasional Terkini – 28 April 2026 | Ketegangan di Selat Hormuz pada awal 2026 mengingatkan dunia akan kerentanan jalur laut utama. Blokade yang diprakarsai Iran menurunkan pasokan minyak global sekitar 20 persen, memicu lonjakan harga dan mengganggu rantai pasok energi. Dampak itu tidak terbatas pada Timur Tengah; negara-negara pengguna minyak, termasuk Australia, kini menyoroti selat strategis lain di kawasan Indo‑Pasifik, khususnya Selat Malaka.
Selat Malaka, yang memisahkan Semenanjung Malaya dan Pulau Sumatra, menjadi jalur maritim paling sibuk di dunia. Data tahun 2025 mencatat lebih dari 102.000 kapal melintasi selat sepanjang 900 kilometer ini, menyumbang hampir sepertiga perdagangan global. Setiap harinya rata‑rata 23 juta barel minyak mengalir melalui selat, menjadikannya chokepoint minyak tersibuk, bahkan melampaui Selat Hormuz.
Keberadaan Selat Malaka yang sempit – titik terlewatnya di Phillips Channel hanya 2,7 km – serta kedalaman yang terbatas (25‑27 meter di beberapa bagian) menambah risiko. Kapal raksasa seperti VLCC dan ULCV tidak dapat melintasinya, memaksa mereka berputar melalui Selat Sunda atau Lombok, menambah jarak ribuan mil laut dan biaya operasional puluhan ribu dolar per perjalanan.
- 75% impor minyak mentah China berasal dari Timur Tengah, Afrika, dan Asia, sebagian besar melewati Selat Malaka.
- 90% minyak Jepang dan Korea mengalir melalui selat yang sama.
- Australia, sebagai konsumen energi besar, mengandalkan jalur ini untuk impor bahan bakar dan bahan kimia.
Keamanan navigasi di Selat Malaka menjadi tanggung jawab bersama Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Organisasi Maritim Internasional (IMO) telah menetapkan Traffic Separation Scheme (TSS) untuk mengatur lalu lintas kapal, namun ancaman tetap ada. Bencana alam, kecelakaan kapal, atau tindakan militer dapat dengan cepat mengubah selat menjadi titik kegagalan logistik.
Pengalaman di Selat Hormuz menunjukkan betapa satu jalur sempit dapat menimbulkan efek kejut geopolitik. Iran, meski kalah dalam hal persenjataan, berhasil menutup selat selama beberapa minggu, memaksa pasar minyak dunia beradaptasi. Strategi asimetris di laut mengubah perhitungan keamanan maritim, menyoroti perlunya diversifikasi rute dan peningkatan kesiapan militer.
Australia, yang memiliki kepentingan strategis di wilayah Indo‑Pasifik, kini menilai ulang kebijakan keamanannya. Pemerintah mengumumkan penambahan armada patroli dan kerja sama dengan Indonesia dalam rangka meningkatkan pengawasan di Selat Malaka. Langkah ini sejalan dengan kebijakan Australia untuk memperkuat aliansi regional, termasuk perjanjian pertahanan bersama dengan AS dan negara‑negara ASEAN.
Sementara itu, Indonesia memanfaatkan momentum krisis Hormuz untuk memperkuat posisi sebagai penjaga selat. Pemerintah menegaskan pentingnya investasi infrastruktur pelabuhan, peningkatan kemampuan radar, serta pelatihan awak kapal. Upaya ini juga mendukung agenda “Pupuk Hijau” yang dipromosikan dalam laporan Katadata, dimana pasokan pupuk berbasis nitrogen dipengaruhi oleh fluktuasi harga energi.
Jika gangguan terjadi di Selat Malaka, konsekuensinya akan terasa luas. Harga minyak mentah dapat naik tajam, memicu inflasi di negara‑negara importir, termasuk Australia. Industri transportasi, manufaktur, dan pertanian yang bergantung pada bahan bakar fosil akan menghadapi biaya produksi lebih tinggi. Pada sisi lain, ketidakstabilan jalur laut dapat menghambat ekspor komoditas seperti batu bara, bijih besi, dan produk agrikultur Indonesia, mengurangi pendapatan devisa.
Secara geopolitik, kontrol atas Selat Malaka memberi leverage strategis. Negara‑negara besar seperti China dan Jepang terus memperkuat kehadiran mereka melalui investasi pelabuhan dan kerjasama keamanan. Australia, untuk menyeimbangkan pengaruh tersebut, berupaya meningkatkan kerjasama militer dengan Indonesia serta memperluas kehadiran maritimnya di kawasan.
Kesimpulannya, krisis di Selat Hormuz telah membuka mata dunia akan kerentanan jalur laut utama. Selat Malaka, dengan volume lalu lintas yang jauh lebih tinggi, kini menjadi titik rawan yang memengaruhi keamanan energi dan perdagangan Australia serta kawasan Indo‑Pasifik secara keseluruhan. Upaya bersama Indonesia, Malaysia, Singapura, dan mitra regional lainnya sangat penting untuk memastikan kelancaran arus barang, menjaga stabilitas harga energi, dan mencegah potensi konflik di perairan strategis ini.