PoinBerita – Kabar Nasional & Internasional Terkini – 28 April 2026 | Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24 Tahun 2026 yang mewajibkan penanggung jawab pajak pertambahan nilai (PPN) untuk tiket pesawat kelas ekonomi selama 60 hari. Kebijakan ini dirancang sebagai respons cepat terhadap lonjakan harga bahan bakar avtur yang mengancam daya beli masyarakat dan keberlangsungan industri penerbangan domestik.
Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto, menegaskan bahwa PPN atas tarif dasar dan fuel surcharge akan ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah. “Intervensi fiskal ini penting untuk menahan tekanan harga tiket, mengingat avtur menyumbang sekitar 40 persen dari total biaya operasional maskapai,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta.
Selain menahan kenaikan tarif, kebijakan ini juga memperketat mekanisme pelaporan bagi maskapai. Setiap operator penerbangan tetap wajib membuat faktur pajak dan melaporkan PPN dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa sesuai peraturan perpajakan yang berlaku. Hal ini memastikan transparansi dan mencegah penyalahgunaan fasilitas.
Beberapa poin penting kebijakan PPN tiket pesawat yang dapat dirangkum dalam tabel berikut:
| Komponen | Penanggung Jawab | Durasi |
|---|---|---|
| Tarif dasar (base fare) | Pemerintah (100% PPN) | 60 hari sejak berlaku |
| Fuel surcharge | Pemerintah (100% PPN) | 60 hari sejak berlaku |
| Kelas bisnis & pertama | Maskapai (PPN normal) | Tanpa perubahan |
Pengamatan para pakar menunjukkan bahwa kebijakan ini berhasil meredam lonjakan harga tiket, terutama untuk pesawat propeller yang sebelumnya mengalami kenaikan hampir 25 persen. Menurut Alvin Lie, pengamat penerbangan, dampak PPN DTP (Ditanggung Pemerintah) mengurangi kenaikan menjadi hanya 1-2 persen pada rute propeller, sementara pada pesawat jet kenaikan tetap berada pada kisaran 15-16 persen setelah kompensasi pajak.
Namun, efektivitas kebijakan dalam meningkatkan volume penumpang masih dipertanyakan. Alvin menambahkan, “Insentif ini tidak serta-merta meningkatkan load factor karena faktor musiman, terutama pasca-Lebaran yang biasanya menandai low season.” Meski begitu, manfaatnya dirasakan oleh penumpang yang memang memiliki kebutuhan perjalanan, karena beban pajak yang biasanya dibebankan kepada konsumen berhasil dihapus sementara periode kebijakan berlangsung.
Selain PPN, pemerintah juga menyesuaikan fuel surcharge melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 83 Tahun 2026, menaikkan tarif menjadi 38 persen untuk semua tipe pesawat. Penyesuaian ini mencerminkan realitas biaya operasional yang terus meningkat, namun tetap diimbangi oleh subsidi PPN agar total harga tiket tidak melewati batas yang dapat menurunkan permintaan.
Berikut rangkuman manfaat kebijakan bagi masyarakat:
- Penurunan langsung pada harga tiket kelas ekonomi.
- Peningkatan aksesibilitas penerbangan domestik, terutama ke daerah terpencil.
- Stabilisasi permintaan penumpang selama periode volatilitas harga energi.
- Dukungan terhadap industri penerbangan nasional agar tetap kompetitif.
Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan ini bersifat temporer dan akan dievaluasi setelah 60 hari. Jika hasilnya positif, kemungkinan perpanjangan atau penyesuaian lebih lanjut akan dipertimbangkan. Sementara itu, maskapai diharapkan dapat terus menjaga kualitas layanan meski menghadapi tekanan biaya operasional.
Secara keseluruhan, langkah penanggungan PPN tiket pesawat mencerminkan upaya pemerintah untuk melindungi konsumen dari fluktuasi harga energi global serta menjaga kelancaran mobilitas domestik. Kebijakan ini menjadi contoh konkret intervensi fiskal yang diarahkan pada sektor strategis, sekaligus memberikan sinyal positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional di tengah kondisi geopolitik yang tidak menentu.