PoinBerita – Kabar Nasional & Internasional Terkini – 14 April 2026 | Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengumumkan langkah keras terhadap Iran setelah perundingan damai yang diadakan di Pakistan berakhir tanpa kesepakatan. Dalam sebuah pernyataan di platform media sosialnya, Trump menegaskan bahwa Angkatan Laut Amerika Serikat (US Navy) akan memulai blokade penuh terhadap Selat Hormuz serta semua pelabuhan di Iran mulai pukul 10.00 waktu setempat pada 13 April 2026.
Blokade ini dirancang untuk menghentikan semua lalu lintas maritim yang masuk dan keluar dari pelabuhan-pelabuhan Iran, termasuk pelabuhan di Teluk Arab dan Teluk Oman. Komando Pusat Amerika Serikat (CENTCOM) menegaskan bahwa tindakan tersebut akan diterapkan secara imparsial, menargetkan kapal dari semua negara yang mengakses pelabuhan Iran, namun tidak akan menghalangi kebebasan navigasi kapal non‑Iran yang melintasi Selat Hormuz.
Keputusan ini diambil setelah delegasi AS, yang dipimpin oleh Wakil Presiden JD Vance, kembali dari Islamabad tanpa mencapai kesepakatan dengan delegasi Iran yang dipimpin oleh Ketua Parlemen Mohammad Bagher Ghalibaf dan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi. Negosiasi yang berlangsung sejak 7 April 2026 bertujuan memperpanjang gencatan senjata dua minggu antara kedua negara, namun Tehran menolak mengorbankan program nuklirnya, yang menjadi titik tumpu utama kebuntuan.
Trump tidak hanya mengumumkan blokade, ia juga menuduh Iran menyiapkan ranjau laut di perairan strategis. Kepala Angkatan Laut Iran, Shahram Irani, menyebut tuduhan tersebut “konyol” dan menegaskan kesiapan pasukannya untuk memantau setiap pergerakan militer AS. Sementara itu, Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) memperingatkan bahwa setiap kapal militer yang mendekati Selat Hormuz akan dianggap melanggar gencatan senjata dan akan ditindak dengan keras.
Langkah blokade memicu reaksi beragam di panggung internasional. Presiden Rusia Vladimir Putin, yang sedang melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Indonesia Prabowo Subianto di Kremlin, menyatakan kesiapan Rusia untuk memperluas kerja sama energi dan militer dengan Indonesia, mengindikasikan upaya diversifikasi aliansi di tengah ketegangan Timur Tengah. Di sisi lain, Paus Leo XIV menerima kritik tajam dari Trump yang menuduh kepausan menghalalkan Iran memiliki senjata nuklir dan menyerang Venezuela, negara yang menurut Trump menjadi sumber narkotika utama bagi AS.
Berbagai media melaporkan bahwa blokade tersebut telah menimbulkan kekhawatiran besar bagi stabilitas ekonomi global, khususnya pasar energi. Selat Hormuz merupakan jalur pengiriman minyak terbesar di dunia, dan gangguan di wilayah ini dapat memicu lonjakan harga minyak serta ketidakpastian pada pasar komoditas. Badan Operasi Perdagangan Maritim Inggris mengonfirmasi bahwa blokade mencakup seluruh pantai Iran, termasuk infrastruktur energi penting.
Iran menanggapi dengan keras, menyatakan bahwa tindakan AS merupakan “pembajakan” terhadap perairan internasional. Pusat komando militer Iran, Khatam Al‑Anbiya, menegaskan bahwa larangan tersebut ilegal dan akan memaksa negara-negara sekutu AS di kawasan Teluk untuk menilai ulang keamanan pelabuhan mereka. Ghalibaf menambah bahwa Iran siap melawan jika dipaksa, menekankan bahwa logika Iran akan tetap menjadi landasan dalam menghadapi tekanan.
Di dalam negeri, kebijakan Trump menuai kontroversi. Kritik datang tidak hanya dari tokoh agama, tetapi juga dari analis kebijakan luar negeri yang menilai bahwa blokade dapat meningkatkan risiko konfrontasi militer terbuka. Namun, Trump tetap konsisten menyatakan bahwa blokade adalah langkah wajib untuk menghentikan Iran mengancam dunia melalui program nuklirnya.
Sejauh ini, belum ada tanda-tanda bahwa Iran akan menghentikan program nuklirnya atau membuka jalur pelayaran kembali. Pemerintah AS tetap membuka kemungkinan dialog, menyebut bahwa pihak lain telah menghubungi mereka untuk mencari solusi damai. Meski begitu, ketegangan di Selat Hormuz tetap tinggi, dengan ancaman serangan balasan dari kedua belah pihak yang dapat mengakibatkan eskalasi lebih luas.
Situasi ini menuntut pemantauan intensif dari komunitas internasional, termasuk Perserikatan Bangsa‑Bangsa dan negara‑negara yang memiliki kepentingan ekonomi di kawasan. Dampak jangka panjang blokade masih belum dapat dipastikan, namun jelas bahwa langkah ini menandai babak baru dalam hubungan AS‑Iran yang semakin tegang.