PoinBerita – Kabar Nasional & Internasional Terkini – 03 Juli 2026 | Pemerintah akan mengusulkan skema baru pembiayaan penyelenggaraan ibadah haji. Usulan ini bertujuan agar biaya yang dibayarkan jemaah tetap terjangkau di tengah potensi kenaikan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2027.
Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menjelaskan bahwa potensi kenaikan BPIH dipicu meningkatnya hampir seluruh komponen biaya penyelenggaraan haji, mulai dari nilai tukar dolar, harga avtur, hingga kenaikan tarif berbagai layanan yang ditetapkan pemerintah Arab Saudi, termasuk layanan di kawasan Masyair.
Untuk menjaga agar beban jemaah tidak bertambah, pemerintah mengusulkan perubahan komposisi sumber pembiayaan BPIH kepada Komisi VIII DPR. Dahnil menjelaskan bahwa pada penyelenggaraan haji 2026 sekitar 61 persen BPIH ditanggung melalui setoran jemaah (Bipih), sedangkan 39 persen berasal dari nilai manfaat yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
Dalam usulan penyelenggaraan haji 2027, pemerintah mengajukan skema sekitar 40 persen biaya ditanggung jemaah dan 60 persen dipenuhi melalui nilai manfaat. Dia mengatakan skema tersebut masih akan dibahas bersama DPR dalam pembahasan BPIH.
Pemerintah berharap usulan itu mendapat dukungan sehingga kenaikan biaya penyelenggaraan haji tidak berimbas pada bertambahnya biaya yang harus dilunasi jemaah.
Sementara itu, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menghadiri wisuda graduasi mandiri 2.087 keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Klaten. Prosesi wisuda graduasi merupakan implementasi arahan Presiden RI Prabowo Subianto melalui Instruksi Presiden Nomor 8 tentang optimalisasi pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.
Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo mengatakan wisuda graduasi merupakan tonggak penting bagi keluarga yang berhasil meningkatkan kesejahteraan hingga keluar dari data kemiskinan. Menurut Hamenang, keberhasilan para peserta menunjukkan kemiskinan dapat diputus melalui pendampingan, pendidikan, dan kerja keras.
Di lain pihak, Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait melakukan kunjungan kerja di Kota Blitar dan menanyakan tentang data penerima manfaat perbaikan rumah kepada Wakil Wali Kota Blitar Elim Tyu Samba. Elim menjawab bahwa ada 837 unit rumah tidak layak huni di Kota Blitar.
Setelah mendengar jawaban dari Elim, Maruarar Sirait memutuskan untuk menambah bantuan sekitar 444 unit renovasi rumah untuk warga Kota Blitar.
Logo resmi peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 RI telah diumumkan oleh Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro. Logo tersebut merupakan karya Fajar Novario asal Padang yang memenangkan kompetisi logo HUT ke-81 RI.
Daftar pelat nomor terbaru untuk para pejabat negara di Kabinet Merah Putih juga telah diperkenalkan. Pelat nomor tersebut menjadi penanda kepemilikan pejabat dan terdiri dari nomor besar dan nomor kecil yang mengikuti bila mereka satu instansi.
Kesimpulan dari berbagai peristiwa tersebut menunjukkan bahwa pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengatasi kemiskinan. Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat meningkatkan kualitas hidupnya dan terhindar dari kemiskinan.