PoinBerita – Kabar Nasional & Internasional Terkini – 15 April 2026 | Jakarta, 15 April 2026 – Peneliti independen Rismon Sianipar mengeluarkan pernyataan resmi terkait video yang menuduh mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) membiayai Roy Suryo serta timnya untuk menyelidiki keaslian ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi). Menurut Rismon, video tersebut bukan hasil rekaman nyata melainkan produk kecerdasan buatan (AI) yang direkayasa dari cuplikan video pribadinya di kanal YouTube Balige Academy.
Rismon menjelaskan bahwa video yang beredar pada 11 Maret 2026 berisi narasi tentang temuan ilmiah pribadinya terkait metode verifikasi dokumen akademik. Ia menegaskan bahwa seluruh visual dan audio dalam video tersebut dihasilkan oleh algoritma AI, sehingga ia menjadi korban penyebaran informasi palsu. “Saya adalah korban AI, bukan pembuatnya,” kata Rismon kepada wartawan di gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan.
Rismon menuntut Badan Mewakili Kepala Kepolisian (Mabes Polri) untuk melakukan analisis forensik digital atas video tersebut. Ia berharap penyelidikan dapat mengungkap metadata, jenis perangkat, serta tool AI yang digunakan dalam proses manipulasi. “Kami menyesalkan kurangnya due diligence dari pihak yang melaporkan. Saya tidak bertanggung jawab atas isi visual maupun audio yang muncul dalam video AI tersebut,” tegasnya.
Sementara itu, Jusuf Kalla secara tegas menolak semua tuduhan yang termuat dalam video tersebut. Pada 8 April 2026, JK melaporkan Rismon Sianipar ke Bareskrim Polri dengan tuduhan penyebaran informasi bohong (hoaks) yang menuduhnya membiayai Roy Suryo dan rekan-rekannya dengan dana mencapai lima miliar rupiah untuk mengusut ijazah Presiden Jokowi. JK menyatakan bahwa tuduhan tersebut tidak hanya tidak berdasar, melainkan juga mencemarkan nama baiknya dan menodai reputasi kepemimpinan bersama Presiden Jokowi selama lima tahun masa jabatan.
“Saya tidak pernah memberikan dana apapun kepada Roy Suryo atau pihak manapun untuk menyelidiki ijazah Pak Jokowi. Tuduhan seperti itu merupakan penghinaan yang sangat tidak etis,” ujar JK dalam pernyataan resmi di kantor Bareskrim Polri, Jakarta Selatan. Ia menambahkan bahwa ia memilih jalur hukum karena tuduhan tersebut dapat merusak citra publik dan menimbulkan kerugian moral.
JK juga menanggapi pembelaan Rismon yang menyebut video tersebut hasil rekayasa AI. “Saya tidak peduli apakah video itu dibuat oleh AI atau tidak, yang penting isi tuduhannya tetap tidak benar. Jika memang AI, tetap tidak menghapus fakta bahwa saya dituduh membayar Rp 5 miliar,” kata JK. Ia menilai bahwa argumen AI tidak memberi ruang bagi Rismon untuk menepis isi tuduhan secara substantif.
Berikut rangkuman poin penting dari kedua belah pihak:
- Rismon Sianipar: Video yang menuduh JK membiayai Roy Suryo adalah hasil rekayasa AI; meminta penyelidikan forensik digital; menegaskan dirinya sebagai korban manipulasi.
- Jusuf Kalla: Menolak semua tuduhan; mengklaim tidak pernah memberi dana Rp 5 miliar; melaporkan Rismon ke Bareskrim Polri atas dugaan penyebaran hoaks; menilai pembelaan AI tidak relevan.
Kasus ini menambah deretan sengketa publik yang melibatkan teknologi AI dalam penyebaran informasi palsu di Indonesia. Para pengamat menyebut bahwa kemampuan AI untuk memanipulasi audio-visual semakin mempersulit proses verifikasi kebenaran, terutama ketika video tersebut digunakan untuk menuduh pejabat publik.
Para ahli hukum media memperingatkan bahwa penggunaan AI untuk membuat konten palsu dapat menimbulkan implikasi pidana, termasuk pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong. Namun, mereka juga menekankan pentingnya bukti forensik yang kuat untuk membuktikan asal-usul video tersebut sebelum menuntut pelaku secara hukum.
Di sisi lain, pihak kepolisian belum mengungkapkan hasil sementara dari penyelidikan forensik digital. Pihak Bareskrim Polri menyatakan akan menindaklanjuti laporan JK dengan prosedur hukum yang berlaku, sambil menunggu hasil analisis teknis atas video yang dipertanyakan.
Kasus ini memperlihatkan betapa sensitifnya isu integritas dokumen kepresidenan di tengah iklim politik yang penuh dinamika. Ijazah Jokowi telah menjadi bahan spekulasi sejak beberapa bulan lalu, dan kini kembali menjadi sorotan setelah munculnya video AI yang menuduh adanya pembiayaan dari pihak wakil presiden. Masyarakat diharapkan dapat menahan diri dari penyebaran informasi yang belum terverifikasi, sambil menunggu hasil resmi dari lembaga penegak hukum.
Secara keseluruhan, perseteruan antara Rismon Sianipar dan Jusuf Kalla menggarisbawahi tantangan baru dalam era digital, di mana teknologi AI dapat dimanfaatkan untuk memproduksi konten yang tampak otentik namun sebenarnya hasil rekayasa. Pengawasan yang lebih ketat, edukasi literasi digital, dan penegakan hukum yang tegas menjadi kunci untuk mencegah penyalahgunaan teknologi ini di masa depan.
Dengan demikian, kasus ini belum menemukan titik akhir yang pasti. Baik Rismon maupun JK menanti hasil penyelidikan forensik dan proses hukum yang akan menentukan kebenaran di balik video kontroversial tersebut.