PoinBerita – Kabar Nasional & Internasional Terkini – 22 April 2026 | Jakarta, 21 April 2026 – Sekjen Gerakan Pro Jokowi (Projo) menanggapi secara tegas klaim mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang menyatakan dirinya sebagai penentu kemenangan Jokowi dalam pemilihan presiden 2024. Menurut pernyataan resmi Projo, hasil kemenangan Jokowi adalah cerminan kehendak rakyat Indonesia, bukan hasil pengaruh satu orang atau kelompok tertentu.
Pernyataan Jusuf Kalla yang mengklaim dirinya membawa Joko Widodo (Jokowi) dari Solo ke panggung politik nasional, bahkan menyebut dirinya sebagai “pencipta” keberhasilan Presiden ke-7 RI, memicu beragam reaksi. Kalla, yang mengungkapkan rasa kesal atas tuduhan terkait kasus ijazah Jokowi, sekaligus menegaskan perannya dalam pencalonan Jokowi sebagai wakil presiden, melontarkan serangkaian tuduhan kepada tokoh-tokoh lain, termasuk tuduhan pemberian dana sebesar Rp 5 miliar yang dibantahnya.
Dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di kediamannya di Jakarta Selatan pada 18 April 2026, Kalla menuturkan bahwa ia yang menyodorkan nama Jokowi kepada Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, dalam proses pencalonan gubernur DKI Jakarta. Ia menambahkan, “Kalau bukan saya, Jokowi tidak akan menjadi gubernur, dan tentu tidak akan menjadi presiden.”
Sementara itu, Jokowi merespons dengan sikap merendah. Dalam kunjungan media di rumahnya di Banjarsari, Surakarta, Presiden menyatakan, “Saya ini bukan siapa‑siapa, saya orang kampung.” Ia menolak menanggapi tuduhan yang menyebutkan negara akan hancur karena kepemimpinannya, menegaskan bahwa penilaian bukan berada di tangannya.
Ketua DPP PDIP, Andreas Hugo Pareira, menyampaikan bahwa partai tidak terpengaruh oleh pernyataan Kalla. “Pernyataan itu lebih tepat diarahkan ke Jokowi. Kami tidak terusik, dan tidak ada urusan dengan apa yang disebut ‘termul’,” ujarnya.
Sekjen Projo, yang mewakili jaringan relawan pendukung Jokowi, menegaskan posisi mereka: “Kemenangan Jokowi adalah hasil keputusan rakyat yang menggunakan hak pilihnya secara sadar dan bebas. Demokrasi Indonesia memberikan ruang bagi setiap warga untuk menentukan arah negara.” Ia menambahkan, “Tidak ada satu individu pun yang dapat mengklaim kepemilikan atas keberhasilan demokrasi ini. Kemenangan Jokowi milik seluruh bangsa.”
Penjelasan Projo didukung oleh data KPU yang menunjukkan partisipasi pemilih mencapai 81,3 persen pada pemilu 2024, dengan Jokowi-Ma’ruf memperoleh 55,3 persen suara sah. Angka ini menandakan mayoritas pemilih memilih jalur pembangunan yang dijanjikan pemerintah, bukan sekadar pengaruh tokoh politik tertentu.
Para pengamat politik menilai bahwa pernyataan Kalla lebih bersifat pribadi dan berusaha memperkuat citra politiknya menjelang pemilihan legislatif mendatang. “Kalla berusaha menonjolkan perannya untuk tetap relevan dalam arena politik,” ujar Dr. Rina Suryani, dosen Ilmu Politik Universitas Indonesia. “Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa pemilih Indonesia kini lebih kritis dan menilai kebijakan, bukan sekadar pribadi.”
Sejumlah aktivis masyarakat sipil juga menyoroti pentingnya menegakkan prinsip demokrasi tanpa dipolitisasi oleh tokoh individual. “Kita harus melindungi proses demokrasi dari narasi yang menempatkan satu orang sebagai ‘pahlawan’ atau ‘penyebab’ utama,” kata Budi Hartono, koordinator Lembaga Pengawas Pemilu.
Dalam konteks ini, Projo menegaskan komitmen mereka untuk terus mengedukasi pemilih, memperkuat partisipasi politik, dan memastikan bahwa suara rakyat tetap menjadi faktor utama dalam menentukan arah kebijakan nasional. Mereka menutup pernyataan dengan harapan bahwa perdebatan politik tetap bersifat konstruktif dan berfokus pada kepentingan publik.
Dengan demikian, pernyataan Kalla yang menekankan perannya pribadi dalam kemenangan Jokowi dipandang oleh banyak pihak sebagai upaya politis yang tidak mencerminkan realitas demokrasi Indonesia. Projo, bersama partai politik dan lembaga pengawas, berupaya menegaskan bahwa hasil pemilihan adalah produk kolektif rakyat, bukan hasil manipulasi satu individu.