PoinBerita – Kabar Nasional & Internasional Terkini – 14 Agustus 2026 | Badan Pertanahan Nasional (BPN) terus melakukan transformasi layanan pertanahan dengan mempercepat proses pelayanan sekaligus mengintegrasikan data pertanahan dengan data pemerintah daerah. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan mengurangi praktik mafia tanah.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengatakan bahwa transformasi layanan pertanahan membutuhkan komitmen dari seluruh pihak yang terlibat. "Kita sama-sama memiliki gelombang pemikiran yang sama, yakni mempermudah urusan masyarakat," kata Nusron.
Salah satu contoh transformasi layanan pertanahan adalah pengembangan sistem Pengukuran Terjadwal dan Peralihan Hak. Dengan sistem ini, masyarakat dapat memperoleh kepastian mengenai jadwal ukur yang lebih terencana.
BPN juga melakukan integrasi data pertanahan dengan data pemerintah daerah untuk mengurangi celah yang dapat dimanfaatkan oleh mafia tanah. "Mafia tanah dapat bergerak ketika terdapat ‘lubang-lubang’ atau wilayah abu-abu dalam sistem yang memungkinkan terjadinya ketidakjelasan data maupun proses pelayanan," kata Nusron.
Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sedang memproses pemetaan 122 bidang tanah yang terdampak proyek Flyover Gedangan. Pemetaan ini dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebelum masuk ke tahap penaksiran nilai atau appraisal.
Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka juga melakukan kegiatan penyusunan Neraca Penatagunaan Tanah (NPGT) Regional Tahun 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari penyusunan NPGT Regional Provinsi NTT Tahun 2026 yang mencakup seluruh kabupaten/kota di NTT.
Keseluruhan upaya ini menunjukkan bahwa Badan Pertanahan Nasional serius dalam melakukan transformasi layanan pertanahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan mengurangi praktik mafia tanah.
Kesimpulan, transformasi layanan pertanahan yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional merupakan langkah yang tepat untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan mengurangi praktik mafia tanah. Dengan integrasi data pertanahan dan pemerintah daerah, serta pengembangan sistem Pengukuran Terjadwal dan Peralihan Hak, diharapkan pelayanan pertanahan dapat menjadi lebih cepat, transparan, dan akuntabel.