PoinBerita – Kabar Nasional & Internasional Terkini – 14 Agustus 2026 | Kejaksaan Agung (Kejagung) telah memulai penyidikan terhadap beberapa kasus korupsi dan pencucian uang yang melibatkan jaksa agung. Salah satu kasus yang sedang diselidiki adalah kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah.
Febrie Adriansyah telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini bersama dengan dua orang lainnya, yaitu Nurman Herin dan Don Ritto. Penyidik telah memeriksa beberapa saksi dalam kasus ini, termasuk empat orang saksi yang diperiksa pada Kamis, 13 Agustus 2026.
Selain kasus Febrie Adriansyah, Kejagung juga sedang menyelidiki kasus korupsi yang melibatkan dua pegawai pajak yang bekerja di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus manipulasi ekspor pulp atau bubur kertas PT Toba Pulp Lestari (TPL).
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah memberikan peringatan kepada pegawai DJP untuk tidak melakukan tindakan korupsi. Ia juga menyatakan bahwa Kementerian Keuangan akan memberikan pendampingan kepada kedua pegawai yang tersangkut dalam kasus ini, namun tidak akan mencampuri proses hukum yang sedang berjalan.
Jaksa Agung Muda bidang Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung Reda Manthovani telah mendorong penggunaan dana desa sesuai kebutuhan. Ia menyatakan bahwa penggunaan dana desa yang tidak tepat dapat menyebabkan tindak pidana korupsi dan pencucian uang.
Pakar hukum tindak pidana pencucian uang Yenti Garnasih telah menilai bahwa temuan uang dan emas batangan di rumah Febrie Adriansyah dapat menjadi indikasi tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Ia menyatakan bahwa penyidik harus menyelidiki asal-usul harta tersebut dan membandingkannya dengan profil dan penghasilan Febrie sebagai aparat penegak hukum.
Dalam beberapa kasus, Kejagung telah menunjukkan kemajuan dalam penyidikan dan penanganan kasus korupsi dan pencucian uang. Namun, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa korupsi dan pencucian uang dapat diatasi secara efektif.