PoinBerita – Kabar Nasional & Internasional Terkini – 15 April 2026 | Jakarta, 15 April 2026 – Pemerintah Indonesia kini tengah mengupayakan pembelian minyak mentah dari Rusia dengan harga yang jauh lebih kompetitif dibandingkan pasar dunia yang masih berada di kisaran seratus dolar per barel. Menurut pakar energi Universitas Padjadjaran (Unpad), Yayan Satyakti, harga yang dapat dinegosiasikan oleh Indonesia diperkirakan mencapai 59 dolar AS per barel sebelum ditambahkan biaya logistik.
Situasi global saat ini dipengaruhi oleh konflik geopolitik yang memicu lonjakan harga minyak. Penutupan Selat Hormuz akibat ketegangan antara Amerika Serikat–Israel dengan Iran telah menyebabkan harga minyak dunia melonjak hingga 116 dolar per barel pada puncaknya. Sementara itu, sanksi Barat terhadap Rusia sejak 2022 menurunkan harga minyak Rusia secara signifikan, bahkan pada tahun 2025 tercatat hanya 25 dolar per barel.
Yayan menjelaskan, meski harga minyak Rusia sudah rendah, pemerintah Rusia secara resmi menetapkan harga penawaran kepada Indonesia sebesar 59 dolar per barel. Bila ditambahkan biaya logistik sekitar 30 persen, total biaya bagi Indonesia akan berada di kisaran 76,7 hingga 80 dolar per barel. Angka tersebut masih 31 hingga 51 persen lebih murah dibandingkan harga minyak dunia yang pernah mencapai 116 dolar per barel.
Negosiasi ini tidak lepas dari kunjungan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, ke Moskow untuk bertemu langsung dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa pertemuan tersebut membahas kerja sama energi yang konkret, termasuk pengembangan kilang minyak, penguatan perdagangan minyak, serta kolaborasi teknologi energi bersih. “Kerja sama ini tidak hanya bersifat jangka pendek untuk mengamankan pasokan, tetapi juga membuka peluang diversifikasi energi di masa depan,” ujar Bahlil dalam konferensi pers.
Berikut rangkuman poin utama yang dibahas dalam pertemuan tersebut:
- Penetapan harga minyak mentah Rusia untuk Indonesia pada 59 dolar per barel.
- Perkiraan biaya logistik tambahan sebesar 30 persen, menghasilkan total harga 76,7–80 dolar per barel.
- Pengembangan kilang minyak bersama untuk meningkatkan nilai tambah domestik.
- Investasi dalam teknologi energi bersih, termasuk proyek hidrogen dan biofuel.
- Strategi diversifikasi sumber energi untuk mengurangi ketergantungan pada impor.
Analisis ekonomi menunjukkan bahwa penghematan biaya impor minyak dapat memberikan dampak signifikan pada neraca perdagangan Indonesia. Dengan mengalihkan sebagian besar kebutuhan minyak mentah ke sumber yang lebih murah, pemerintah dapat mengurangi beban subsidi energi dan mengalokasikan dana tersebut untuk program pembangunan infrastruktur dan sosial.
Namun, ada tantangan yang harus dihadapi. Pengiriman minyak dari Rusia melibatkan rute laut yang lebih panjang dan berisiko, terutama dengan adanya ketegangan di perairan internasional. Selain itu, fluktuasi nilai tukar dolar AS terhadap rupiah dapat memengaruhi total biaya impor.
Untuk mengatasi hal tersebut, Kementerian Energi berencana memperkuat armada tanker nasional dan menjalin kerja sama dengan perusahaan logistik internasional guna memastikan keamanan dan efisiensi pengiriman. Pemerintah juga tengah menyiapkan kebijakan fiskal yang mendukung investasi di sektor energi, termasuk insentif pajak untuk pengembangan kilang dalam negeri.
Secara keseluruhan, langkah Indonesia untuk membeli minyak dari Rusia dengan harga lebih murah mencerminkan strategi kebijakan energi yang adaptif terhadap dinamika pasar global. Jika negosiasi berjalan lancar, Indonesia dapat mengamankan pasokan energi yang stabil dengan biaya lebih rendah, sekaligus memperkuat posisi tawar negara dalam negosiasi energi internasional.
Kesimpulannya, dengan harga minyak Rusia yang ditawarkan sebesar 59 dolar per barel dan total biaya logistik sekitar 80 dolar, Indonesia berpotensi menghemat hingga setengah biaya dibandingkan harga minyak dunia yang melonjak. Keberhasilan kerja sama ini akan sangat bergantung pada kelancaran diplomasi antara Presiden Prabowo dan Presiden Putin, serta kemampuan pemerintah dalam mengelola logistik dan kebijakan energi nasional.