PoinBerita – Kabar Nasional & Internasional Terkini – 12 Agustus 2026 | PT Gunbuster Nickel Industry (GNI), salah satu smelter nikel raksasa di Indonesia, saat ini terancam bangkrut dan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sekitar 1.900 pekerja. Hal ini disebabkan oleh krisis keuangan yang dialami oleh perusahaan induknya di China, Jiangsu Delong Nickel Industry Co., Ltd.
Krisis keuangan ini berdampak langsung pada operasional PT GNI, sehingga perusahaan tersebut terpaksa melakukan PHK massal. Langkah ini menuai sorotan dari berbagai pihak, termasuk dari anggota DPRD Sulawesi Tengah, Takwin, yang meminta PT GNI untuk memastikan pemenuhan hak pekerja yang terdampak PHK.
Takwin menilai bahwa PHK dalam jumlah besar tidak hanya berdampak terhadap pekerja, tetapi juga keluarga dan aktivitas perekonomian masyarakat di sekitar kawasan industri. Ia meminta Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bersama Pemerintah Kabupaten Morowali Utara melakukan pengawasan serta memastikan komunikasi antara perusahaan, pekerja, serikat pekerja, dan pemerintah berjalan secara terbuka.
Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa persoalan PT GNI bukan menjadi ranah kementeriannya. Bahlil menilai bahwa keputusan menambah pekerja, melakukan PHK, atau menutup perusahaan sepenuhnya merupakan hak pemilik usaha.
Namun, Ketua Fraksi PKB DPRD Sulawesi Tengah, Muhammad Safri, mengkritik pernyataan Bahlil yang menyebut PHK sebagai hal lumrah dalam dunia usaha. Safri menilai bahwa kasus PT GNI menunjukkan kelemahan kebijakan hilirisasi yang masih bergantung pada modal asing, sehingga ketika investor mengalami masalah keuangan, dampaknya langsung dirasakan pekerja.
PT GNI sendiri telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2019. Perusahaan ini merupakan salah satu contoh hilirisasi industri nikel di Indonesia. Namun, krisis keuangan yang dialami oleh perusahaan induknya di China telah membawa dampak yang signifikan pada operasional PT GNI.
Kesimpulan dari kasus PT GNI adalah bahwa kebijakan hilirisasi industri nikel di Indonesia masih memiliki kelemahan mendasar. Ketergantungan pada modal asing dapat membawa dampak yang signifikan pada perekonomian domestik, terutama ketika investor mengalami masalah keuangan. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan kebijakan untuk memastikan keberlanjutan dan perlindungan terhadap tenaga kerja.