PoinBerita – Kabar Nasional & Internasional Terkini – 14 April 2026 | JAKARTA, 14 April 2026 – Badan Gizi Nasional (BGN) kembali menjadi sorotan publik setelah terungkap perbedaan tajam harga motor listrik MBG Emmo yang dibeli pemerintah dengan harga Rp50 jutaan, sementara motor sejenis di pasar dijual sekitar Rp20 jutaan. AISMOLI (Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia) menyoroti perlunya transparansi dalam proses pengadaan, menambah tekanan pada BGN untuk menjelaskan detail anggaran dan spesifikasi teknis.
Klarifikasi resmi BGN disampaikan melalui siaran pers Biro Hukum dan Humas pada 13 April 2026. Kepala BGN, Dadan Hindayana, menegaskan bahwa tidak ada pemborosan dalam anggaran pengadaan barang dan jasa, termasuk motor listrik, event organizer (EO), alat makan, laptop, hingga kaus kaki. Menurutnya, anggaran motor listrik merupakan bagian dari program tahun 2025 yang direalisasikan pada 2026, dengan target awal 25.644 unit. Hingga 20 Maret 2026, baru 21.801 unit (85,01%) yang berhasil diproduksi.
BGN membantah klaim bahwa total unit yang dipesan mencapai 70.000 unit. Sisa dana yang tidak terpakai dikembalikan ke kas negara melalui mekanisme RPATA (Realisasi Pengembalian Anggaran Tahunan). Dadan menambahkan bahwa motor listrik yang dibeli merupakan produk dalam negeri dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) 48,5 persen, diproduksi di Citeurup, Bogor, Jawa Barat.
Harga resmi per unit motor listrik BGN tercatat Rp42 juta, lebih rendah dari harga pasar sekitar Rp52 juta. Namun, setelah publikasi media sosial yang menyoroti motor MBG Emmo seharga Rp20 jutaan, muncul pertanyaan mengapa BGN bersedia membayar hampir tiga kali lipat. AISMOLI menilai hal ini sebagai isu transparansi yang harus dijawab secara terbuka, mengingat kebijakan pengadaan barang publik harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Berita lain yang beredar menyebut motor listrik MBG Emmo JVX GT sebagai kloningan motor asal China yang dijual di pasar internasional dengan harga jauh lebih murah, yakni sekitar Rp10 jutaan. Ulasan teknis mengungkap bahwa motor Emmo JVX GT memang memiliki kemiripan desain dengan Kollter ES1‑X Pro, namun spesifikasi internalnya berbeda signifikan.
Berikut perbandingan singkat spesifikasi antara Emmo JVX GT (produk BGN) dan Kollter ES1‑X Pro (versi China):
- Motor dan Daya: Emmo JVX GT menggunakan motor mid‑drive BLDC 3.800 W (puncak 7.000 W), sementara Kollter ES1‑X Pro mengusung motor axial flux 11.000 W.
- Kecepatan Maksimum: Emmo JVX GT mencapai 80 km/jam, Kollter ES1‑X Pro hingga 96 km/jam.
- Baterai: Kedua motor memakai paket baterai 72 V 31 Ah, namun Kollter menggunakan sel lithium‑ion Samsung dengan berat lebih ringan.
- Jarak Tempuh: Emmo JVX GT dijanjikan 70 km per charge; Kollter ES1‑X Pro menawarkan 56‑112 km tergantung mode.
- Dimensi dan Berat: Emmo JVX GT: panjang 2.080 mm, lebar 860 mm, tinggi 1.150 mm, berat kosong 110 kg. Kollter ES1‑X Pro: panjang 1.701 mm, lebar 584 mm, tinggi 1.117 mm, berat kosong 113,4 kg.
- Daya Angkut: Emmo JVX GT klaim 200 kg, sementara Kollter hanya 170,1 kg.
Perbedaan spesifikasi tersebut menegaskan bahwa meski tampak serupa, motor yang dibeli BGN bukan sekadar barang impor dengan harga murah. Emmo JVX GT diproduksi oleh PT Adlas Sarana Elektrik di Bogor, dengan komponen dalam negeri hampir setengah, dan dirancang khusus untuk mendukung mobilitas kepala SPPG (Satuan Pengawasan Pangan dan Gizi). Oleh karena itu, BGN beralasan bahwa harga Rp42‑50 juta per unit mencerminkan nilai tambah berupa TKDN, dukungan industri lokal, serta penyesuaian khusus untuk kebutuhan institusi.
Namun, tekanan publik tidak berkurang. AISMOLI menuntut BGN mengungkap proses tender, kriteria evaluasi, serta perbandingan harga pasar yang menjadi acuan. “Transparansi bukan sekadar mengembalikan sisa dana, melainkan membuka seluruh rantai nilai mulai dari spesifikasi, produksi, hingga harga akhir,” ujar Ketua AISMOLI, Rudi Santoso, dalam pernyataan resmi pada 12 April 2026.
Selain motor listrik, BGN juga mengalokasikan dana Rp113 miliar untuk jasa event organizer (EO) eksternal. BGN menjelaskan bahwa karena tidak memiliki EO internal, penggunaan pihak ketiga diperlukan untuk menjamin profesionalisme dan akuntabilitas penyelenggaraan acara. Meskipun demikian, sejumlah kalangan menilai besaran anggaran EO tersebut masih tinggi dibandingkan standar pengadaan sejenis.
Secara keseluruhan, kasus motor listrik MBG Emmo menyoroti tantangan pengadaan barang publik di era digital, di mana informasi cepat menyebar melalui media sosial dan menuntut akuntabilitas lebih tinggi dari lembaga pemerintah. BGN diharapkan dapat memberikan data rinci mengenai proses tender, perbandingan harga, serta justifikasi nilai tambah yang mendasari keputusan pembelian.
Dengan semakin ketatnya pengawasan publik dan peran lembaga seperti AISMOLI, diharapkan transparansi dalam pengadaan motor listrik dan barang publik lainnya akan menjadi standar baru. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat, tetapi juga mendorong pertumbuhan industri motor listrik dalam negeri yang kompetitif.