PoinBerita – Kabar Nasional & Internasional Terkini – 13 Mei 2026 | Pemerintah telah mengumumkan bahwa pajak kendaraan tahunan akan dihapus dan digantikan dengan sistem jalan berbayar di 6 provinsi. Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi kemacetan dan memastikan fasilitas jalan raya yang aman dan nyaman.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengatakan bahwa kebijakan ini bukan sekadar memindahkan metode pungutan pajak, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas jalan raya dan fasilitas pendukungnya. Pemerintah berencana untuk membangun jalan raya yang mulus dan aman, dengan sistem drainase yang baik dan penerangan jalan yang memadai.
Sistem jalan berbayar ini akan menggunakan prinsip pay-per-use, di mana pengguna jalan hanya akan membayar saat mereka menggunakan jalan. Besaran tarif akan disesuaikan dengan bobot dan spesifikasi kendaraan, sehingga kendaraan yang lebih berat akan membayar lebih mahal.
Kebijakan ini diharapkan dapat mengubah kultur transportasi masyarakat modern, di mana warga akan berpikir ulang sebelum mengeluarkan kendaraan pribadi untuk urusan yang tidak mendesak. Dengan demikian, diharapkan dapat mengurangi kemacetan dan meningkatkan efisiensi penggunaan jalan raya.
Pemerintah juga berencana untuk meningkatkan fasilitas pendukung jalan raya, seperti pos pengamanan terpadu, mobil derek, ambulans, dan paramedis. Dengan demikian, pengguna jalan dapat merasa aman dan nyaman saat menggunakan jalan raya.
Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas jalan raya dan mengurangi kemacetan. Dengan kebijakan ini, diharapkan dapat mencapai tujuan tersebut dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
