PoinBerita – Kabar Nasional & Internasional Terkini – 06 Juli 2026 | Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di Riau telah menjadi topik perbincangan hangat akhir-akhir ini. Anggota Komisi IV DPRD Kepri, Ririn Warsiti, mengkritik kebijakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang menjadikan Tes Kemampuan Akademik (TKA) sebagai satu-satunya dasar penilaian pada jalur prestasi SPMB. Menurut Ririn, kebijakan ini tidak adil karena hanya diukur dari dua mata pelajaran, yaitu Matematika dan Bahasa Indonesia.
Ririn juga menyoroti bahwa nilai rapor harus menjadi bagian dari penilaian karena merupakan hasil evaluasi berkelanjutan yang dilakukan sekolah terhadap perkembangan peserta didik secara menyeluruh. Ia berharap Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengevaluasi kebijakan tersebut agar pelaksanaan jalur prestasi SPMB ke depan tidak hanya menjunjung objektivitas, tetapi juga memberikan penghargaan terhadap proses belajar dan keberagaman kemampuan akademik siswa.
Di sisi lain, Ombudsman dan BPMP Riau juga menyatakan bahwa calon peserta didik di perbatasan Kota Pekanbaru mengalami persoalan setiap penyelenggaraan SPMB. Mereka tidak bisa mendaftar di sekolah dekat lingkungannya karena ada perbedaan wilayah administrasi antara tempat tinggal dan sekolahnya. Ombudsman berharap Pemerintah Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar dapat duduk bersama untuk mengatasi kondisi tersebut.
Pemerintah Kabupaten Natuna juga menyediakan kuota 4.432 murid dalam SPMB jenjang sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) untuk tahun ajaran 2026/2027. Pelaksanaan penerimaan siswa di Natuna melalui sistem penerimaan murid baru (SPMB) dengan dua mekanisme, yaitu dalam jaringan (daring) dan luar jaringan (luring).
SPMB di Riau juga diwarnai dengan adanya penjualan seragam sekolah yang diarahkan sejumlah sekolah. Ombudsman Jateng kembali menerbitkan imbauan kepada seluruh satuan pendidikan soal larangan penjualan seragam sekolah pada pelaksanaan SPMB tahun ajaran 2026/2027.
Kesimpulan dari berbagai permasalahan yang terjadi dalam SPMB Riau adalah bahwa diperlukan evaluasi dan perbaikan dalam sistem penerimaan murid baru. Pemerintah dan sekolah-sekolah harus bekerja sama untuk mengatasi berbagai kendala dan memastikan bahwa SPMB dapat berjalan dengan adil dan transparan.
