PoinBerita – Kabar Nasional & Internasional Terkini – 16 April 2026 | Supriadi, narapidana kasus korupsi izin tambang nikel yang diperkirakan merugikan negara sebesar Rp233 miliar, kembali menjadi sorotan publik setelah sebuah video memperlihatkan ia sedang menikmati kopi bersama petugas pengawalnya di sebuah kedai kopi di Kota Kendari. Rekaman tersebut tersebar luas di platform media sosial seperti TikTok, X, Instagram, dan sejumlah akun viral lainnya, menimbulkan protes keras dari netizen yang menilai tindakan tersebut melanggar prosedur keamanan dan menimbulkan citra negatif terhadap institusi pemasyarakatan.
Menurut keterangan dari Kepala Rutan Kelas IIA Kendari, La Ode Mustakim, Supariadi memperoleh izin resmi untuk keluar dari rutan guna menghadiri sidang Peninjauan Kembali (PK) di Pengadilan Negeri Kendari. Namun, setelah sidang berakhir, ia tidak langsung kembali ke rutan melainkan menghabiskan waktu di sebuah kedai kopi bersama sejumlah oknum petugas pengawal. Kejadian ini memicu penyelidikan internal yang segera digelar oleh pihak rutan.
Pihak Subdirektorat Kerja Sama Pemasyarakatan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) yang dipimpin oleh Rika Aprianti juga membentuk tim gabungan untuk menelusuri pelanggaran prosedur yang terjadi. Tim tersebut akan menilai apakah petugas yang terlibat melanggar kode etik, serta apakah terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang atau korupsi internal.
Reaksi masyarakat online sangat beragam, namun mayoritas mengkritik keras kebebasan gerak yang diberikan kepada narapidana kelas berat. Beberapa komentar yang menjadi sorotan antara lain:
- “Kurang enak apa jadi koruptor kan. Jalan bebas layaknya yang punya rutan,” tulis seorang pengguna.
- “Halooo @dpr_ri gampang banget ya berkeliaran para maling kelas kakap,” balas pengguna lain.
- “Ternyata ada Gayus Tambunan 2026. Tinggal plesir NTB atau Bali aja nih,” sindir seorang netizen.
- “Udah viral baru bilang teledor. Kalau nggak viral, yaa nggak tahu,” komentar netizen lain.
Kasus ini mengingatkan publik pada skandal korupsi serupa yang pernah melibatkan Gayus Tambunan, yang juga menjadi topik perbincangan hangat di media sosial. Kesamaan yang ditunjukkan oleh netizen menyoroti keprihatinan terhadap perlakuan istimewa yang diberikan kepada pelaku korupsi, terutama yang melibatkan kerugian negara dalam skala ratusan miliar rupiah.
Sejak video tersebut menjadi viral, pihak berwenang mengambil langkah cepat. Pada tanggal yang sama, Supriadi dipindahkan dari Rutan Kelas IIA Kendari ke Lapas Nusakambangan, sebuah fasilitas pemasyarakatan dengan tingkat keamanan maksimum. Penempatan di Lapas tersebut sekaligus dilengkapi dengan penempatan di sel isolasi, sebagai bentuk sanksi tambahan atas pelanggaran prosedur keluar rutan tanpa pengawasan yang ketat.
Pemindahan ini juga dimaksudkan untuk mencegah potensi penyebaran video serupa di masa mendatang serta menegaskan bahwa pelanggaran aturan tidak dapat dibiarkan. Kepala Lapas Nusakambangan belum memberikan pernyataan resmi, namun sumber internal mengonfirmasi bahwa Supriadi akan menjalani sisa masa pidana di lingkungan yang lebih terkendali.
Kasus Supriadi menimbulkan pertanyaan serius mengenai kebijakan keluar rutan bagi narapidana yang sedang menunggu putusan atau menghadiri sidang. Sejumlah pakar hukum dan pengamat kebijakan pemasyarakatan menilai bahwa prosedur perizinan harus dipertajam, terutama untuk kasus yang melibatkan narapidana berprofil tinggi. Mereka menyarankan penerapan sistem monitoring berbasis teknologi, seperti CCTV dan pelacakan GPS, serta peningkatan sanksi bagi petugas yang melanggar aturan.
Di sisi lain, pemerintah daerah Sulawesi Tenggara berjanji untuk menindaklanjuti temuan penyelidikan internal dan memastikan bahwa tidak ada lagi kebocoran prosedur serupa. Gubernur Sulawesi Tenggara, Zeth M. H. J., menegaskan komitmennya untuk menegakkan keadilan tanpa pandang bulu, serta menegakkan integritas aparat penegak hukum.
Kesimpulannya, insiden Supriadi yang viral mengungkap celah dalam mekanisme pengawasan narapidana berprofil tinggi di Indonesia. Tindakan pemindahan ke Lapas Nusakambangan serta penyelidikan internal menandai respons cepat pihak berwenang, namun tantangan dalam memperbaiki prosedur dan meningkatkan akuntabilitas petugas masih tetap harus diatasi demi menjaga kepercayaan publik.