PoinBerita – Kabar Nasional & Internasional Terkini – 03 Juni 2026 | Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan saat ini terlibat dalam dua kasus yang berbeda. Pertama, jaksa penuntut umum (JPU) menghadirkan tujuh pejabat dan pegawai DJBC sebagai saksi dalam sidang perkara dugaan suap pengurusan impor dengan terdakwa pemilik PT Blueray Cargo, John Field. Para saksi diperiksa terkait dugaan aliran suap senilai Rp 63,1 miliar untuk mempercepat proses pengeluaran barang impor.
Ketujuh saksi dari lingkungan DJBC antara lain Bayu Prasojo, Enov Puji Wijanarko, Muhammad Farid, Adhang Noegroho Adhi, Mirza Chaidir Rachman, Fillar Marindra, dan Aditya Rachman Rony Putra. Mereka memiliki jabatan yang berbeda-beda di DJBC, seperti Kepala Seksi Intelijen Cukai Kantor Pusat, Kepala Seksi Penindakan Impor I Direktorat Penindakan dan Penyidikan DJBC, dan lain-lain.
Di sisi lain, DJBC juga meluruskan informasi yang beredar di media sosial terkait pembukaan pendaftaran calon pegawai negeri sipil (CPNS) Tahun 2026. Informasi tersebut dipastikan palsu alias hoaks. Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai, Nirwala Dwi Heryanto, mengatakan sampai saat ini pihaknya belum mengumumkan adanya pembukaan rekrutmen pegawai tahun 2026.
Nirwala menegaskan seluruh informasi resmi terkait rekrutmen CPNS di lingkungan Kementerian Keuangan termasuk DJBC hanya akan diumumkan melalui kanal resmi pemerintah, antara lain website rekrutmen Kementerian Keuangan, portal SSC ASN Badan Kepegawaian Negara, serta media sosial resmi Kementerian Keuangan dan DJBC.
Pencatutan nama DJBC dalam berbagai informasi palsu disebut tidak hanya berpotensi merugikan masyarakat, tetapi juga bisa merusak kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Selain itu, masyarakat berisiko menjadi korban penyalahgunaan data pribadi apabila mengakses tautan yang tidak resmi dan mengisi informasi yang diminta oleh pihak tidak bertanggung jawab.
Nirwala mengimbau masyarakat agar tidak mengakses tautan pendaftaran yang bukan berasal dari situs resmi pemerintah dan memberikan data pribadi kepada pihak yang tidak jelas identitasnya. Apabila menemukan informasi yang meragukan terkait rekrutmen pegawai DJBC, masyarakat dapat melakukan verifikasi melalui kanal komunikasi resmi DJBC atau Kementerian Keuangan.
Dalam kesimpulan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai saat ini terlibat dalam dua kasus yang berbeda, yaitu kasus suap impor dan hoaks rekrutmen CPNS. Masyarakat diharapkan untuk tetap waspada dan tidak terkecoh dengan informasi palsu yang beredar di media sosial.