PoinBerita – Kabar Nasional & Internasional Terkini – 07 Juli 2026 | Kemendikdasmen memastikan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 berjalan secara terbuka, transparan, akuntabel, dan inklusif. Hal ini tercermin dari praktik baik pelaksanaan SPMB di jenjang SLBN, SMAN, dan SMKN di Kota Padang, Sumatra Barat. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen, Tatang Muttaqin, mengatakan kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan SPMB dibangun melalui pelayanan yang baik, komunikasi yang terbuka, serta proses seleksi yang dilaksanakan sesuai ketentuan.
SPMB merupakan pintu masuk layanan pendidikan. Oleh karena itu, seluruh satuan pendidikan harus memastikan proses penerimaan berjalan secara terbuka, jelas, dan inklusif. Pelaksanaan SPMB yang ramah bukan hanya proses penerimaan calon murid baru, tetapi juga gerbang pertama pengalaman positif bagi murid dan orang tua untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu.
Praktik baik yang ditunjukkan sekolah-sekolah di Kota Padang membuktikan bahwa SPMB tidak sekadar menjadi proses seleksi calon peserta didik. Ketika informasi disampaikan secara terbuka, pelayanan diberikan tanpa diskriminasi, serta setiap keluarga memperoleh pendampingan sesuai kebutuhannya, maka SPMB menjadi fondasi awal dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap layanan pendidikan yang adil, akuntabel, dan berkualitas.
Sementara itu, guru SMKN 6 Padang yang juga panitia SPMB, Annisa Fitria, mengatakan sekolah berupaya memberikan akses informasi seluas-luasnya kepada masyarakat. Sekaligus mendampingi calon murid yang masih memerlukan arahan dalam menentukan pilihan konsentrasi keahlian. Menurut Annisa, secara administratif pelaksanaan SPMB di SMKN 6 Padang berjalan lancar. Namun, tantangan yang masih dihadapi adalah membantu calon murid yang masih ragu menentukan pilihan di antara dua konsentrasi keahlian yang telah mereka cantumkan dalam formulir pendaftaran.
Kemendikdasmen berharap praktik baik pelaksanaan SPMB di berbagai daerah dapat terus diperluas. Sehingga seluruh calon murid memperoleh kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan berkualitas melalui proses penerimaan yang transparan, ramah, dan berkeadilan.
Di lain pihak, Pemprov Maluku Utara menegaskan pentingnya ketersediaan satu data perumahan dan kawasan permukiman yang akurat, terintegrasi, dan akuntabel sebagai fondasi utama dalam perencanaan pembangunan. Hal tersebut disampaikan Asisten I Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara, Kadri La Etje, saat membacakan sambutan Gubernur Maluku Utara pada pembukaan Rapat Koordinasi Sinkronisasi dan Harmonisasi Data Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku Utara Tahun 2026.
Sebagai daerah kepulauan dengan wilayah yang tersebar, Maluku Utara menghadapi tantangan besar dalam penyediaan rumah layak huni, penanganan kawasan permukiman kumuh, peningkatan kualitas infrastruktur, serta pemerataan pelayanan dasar hingga ke wilayah terluar. Karena itu, pembangunan sektor perumahan harus berbasis data yang valid, bukan sekadar asumsi.
Selain itu, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) juga memperkuat pendidikan dan penelitian di bidang Blue Economy melalui Sustainable Blue Economy (STABLE) Summer School 2026. Program ini mempertemukan mahasiswa, dosen, dan peneliti dalam lintas disiplin ilmu mengenai Solusi Berbasis Alam dan Ekonomi Biru Berkelanjutan yang berlangsung sejak 5–14 Juli 2026.
Program tersebut merupakan bagian dari kolaborasi tiga tahun antara perguruan tinggi di Eropa dan ASEAN untuk memperkuat pendidikan dan penelitian di bidang Blue Economy. Selama sepuluh hari, peserta tidak hanya mengikuti kuliah dari akademisi dan praktisi, tetapi juga melakukan kunjungan lapangan ke Waduk Cirata, kawasan industri di Jawa Tengah, kawasan silvo-fishery di Demak, hingga Kepulauan Seribu.
Pendekatan tersebut dirancang agar peserta memperoleh pemahaman mengenai keterkaitan ekosistem dari wilayah hulu hingga pesisir dalam mendukung pembangunan Ekonomi Biru yang berkelanjutan.
Kesimpulan, pelaksanaan SPMB 2026 harus dilaksanakan secara terbuka, transparan, akuntabel, dan inklusif. Pemerintah dan sekolah-sekolah harus memastikan proses penerimaan berjalan secara terbuka, jelas, dan inklusif. Selain itu, pembangunan sektor perumahan harus berbasis data yang valid, bukan sekadar asumsi. Dengan demikian, seluruh calon murid memperoleh kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan berkualitas melalui proses penerimaan yang transparan, ramah, dan berkeadilan.