PoinBerita – Kabar Nasional & Internasional Terkini – 04 Mei 2026 | Way Serdang, kecamatan di Kabupaten Mesuji, Lampung, kembali menjadi sorotan setelah mencatat capaian aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) tertinggi di provinsi. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Mesuji, Feri Antoni, mengungkapkan bahwa hingga 3 Mei 2026, wilayah ini telah mengaktifkan 2.664 IKD, menjadikannya peringkat pertama di antara tujuh kecamatan dalam kabupaten.
Secara keseluruhan, Kabupaten Mesuji mencatat total 12.871 IKD aktif. Rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut:
| Kecamatan | IKD Aktif |
|---|---|
| Way Serdang | 2.664 |
| Tanjung Raya | 2.193 |
| Mesuji Timur | 2.145 |
| Mesuji | 1.197 |
| Panca Jaya | 974 |
| Rawajitu Utara | 864 |
Keberhasilan Way Serdang tidak lepas dari upaya sosialisasi intensif dan layanan jemput bola yang memudahkan warga mengunduh aplikasi IKD serta mengaktifkannya di ponsel pintar. Namun, Feri Antoni juga mengakui tantangan yang masih ada, terutama bagi lansia yang belum memiliki perangkat Android atau yang perangkatnya belum mendukung aplikasi.
Di sisi lain, Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), dalam kunjungan ke Kabupaten Tegal, menyoroti masalah data yang belum akurat sebagai penyebab utama bantuan sosial (bansos) tidak tepat sasaran. Menurutnya, tingkat ketidaktepatan sasaran pernah mencapai 45 % pada tahun 2024‑2025. Upaya pembaruan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) telah menurunkan angka tersebut, tetapi proses perbaikan masih berlanjut.
Gus Ipul menekankan peran krusial operator data desa, yang menjadi ujung tombak dalam memastikan keakuratan data sosial‑ekonomi. “Kepala desa, bupati, sampai menteri sosial itu bergantung pada hasil input operator data desa,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa kualitas sumber daya manusia di tingkat desa belum merata, sehingga pelatihan dan pendampingan teknis menjadi prioritas.
Hubungan antara aktivasi IKD dan perbaikan data bansos menjadi semakin jelas. Dengan Identitas Kependudukan Digital yang terintegrasi, pemerintah dapat memvalidasi identitas penerima bantuan secara real‑time, mengurangi duplikasi, dan memastikan alokasi dana tepat pada yang berhak. Inisiatif Disdukcapil Mesuji yang memanfaatkan layanan jemput bola menjadi contoh praktik lapangan yang dapat direplikasi di daerah lain.
Beberapa langkah strategis yang diusulkan meliputi:
- Penguatan pelatihan operator data desa tentang penggunaan aplikasi IKD dan platform DTSEN.
- Peningkatan fasilitas perangkat seluler berbasis Android di kalangan lansia melalui program subsidi atau pinjaman perangkat.
- Integrasi data IKD dengan sistem manajemen bansos daerah untuk sinkronisasi otomatis.
- Monitoring dan evaluasi berkelanjutan melalui dashboard digital yang menampilkan tingkat aktivasi dan akurasi data per kecamatan.
Jika sinergi antara Disdukcapil dan Kementerian Sosial dapat terwujud, diharapkan angka ketidaktepatan sasaran bansos akan turun signifikan, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan publik. Keberhasilan Way Serdang menjadi bukti bahwa pendekatan berbasis teknologi, bila dipadukan dengan sosialisasi yang intensif, dapat mempercepat transformasi digital di sektor kependudukan dan kesejahteraan sosial.
Ke depan, Disdukcapil Mesuji berkomitmen untuk memperluas jangkauan aktivasi IKD ke seluruh wilayah kabupaten, sementara Kementerian Sosial menargetkan penurunan ketidaktepatan sasaran bansos di bawah 20 % pada akhir tahun 2026. Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan menjadi model bagi provinsi lain dalam rangka mewujudkan administrasi kependudukan yang terintegrasi dan program bantuan yang lebih adil.