PoinBerita – Kabar Nasional & Internasional Terkini – 07 Mei 2026 | Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan alasan di balik pembebasan pajak pada proses konsolidasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Salah satu alasan utama adalah efisiensi dalam proses merger perusahaan pelat merah tersebut.
Purbaya menjelaskan jika merger BUMN dikenakan pajak, biaya yang harus dikeluarkan akan sangat besar. Padahal, tujuan utamanya adalah efisiensi melalui pemangkasan jumlah perusahaan milik negara.
Menurut Purbaya, pembebasan pajak hanya berlaku untuk proses aksi korporasi. Namun, untuk kewajiban pokok pajaknya tetap ditanggung BUMN. Pembebasan pajak akan berlaku selama tiga tahun untuk penataan ulang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Target penataan ulang BUMN jumlahnya akan dikurangi dari 1.077 menjadi sekitar 200–300 perusahaan.
Purbaya menegaskan, tujuan utamanya adalah efisiensi biaya yang dilakukan dalam proses streamlining tersebut. Meski pajak atas transaksi merger dibebaskan, tapi ada keuntungan yang bisa didapat setelahnya. Purbaya juga menekankan bahwa pembebasan pajak sudah mulai diberlakukan, dengan tujuan utama mengefisienkan proses streamlining BUMN yang tengah dijalankan BP BUMN bersama Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).
Di sisi lain, Purbaya juga menggelar sidang aduan debottlenecking guna mengurai permasalahan lahan dan regulasi yang menghambat proyek Pengolahan Sampah Energi Listrik (PSEL) di Kota Makassar. Aduan tersebut disampaikan oleh PT Sarana Utama Synergy (PT SUS), perusahaan yang memimpin konsorsium proyek PSEL atau Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Makassar.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menawarkan solusi tengah agar ada negosiasi antara pihak-pihak yang terkait. Purbaya menilai pelaksanaan proyek PSEL perlu dipercepat mengingat kebutuhan akan lingkungan yang bersih merupakan bentuk investasi untuk menciptakan tata kota yang lebih baik.
Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang juga Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, KSSK akan terus mencermati dampak dari perang di kawasan Timur Tengah yang berpengaruh pada perekonomian global, termasuk bagi ekonomi domestik. Hal itu disampaikan Purbaya sebagai hasil dari rapat berkala KSSK.
Purbaya mengatakan, skema Bond Stabilization Fund (BSF) disiapkan untuk menjaga stabilitas pasar Surat Berharga Negara (SBN) agar tidak mudah terguncang akibat aksi jual investor asing. Pembentukan BSF akan dilakukan melalui koordinasi dengan Bank Indonesia.
Kesimpulan, Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan di Indonesia. Dengan pembebasan pajak merger BUMN, proyek PSEL, dan Bond Stabilization Fund, Purbaya berupaya meningkatkan efisiensi dan stabilitas ekonomi Indonesia.