PoinBerita – Kabar Nasional & Internasional Terkini – 18 Mei 2026 | Baru-baru ini, film dokumenter "Pesta Babi" menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Film ini mengungkap tentang kolonialisme modern di tanah Papua melalui proyek besar yang disebut mengancam tanah adat.
Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana (BEM FH Unud) menggelar penayangan film dokumenter "Pesta Babi" yang dirangkaikan dengan kegiatan nonton bersama (nobar) dan diskusi publik. Kegiatan tersebut dihadiri mahasiswa Universitas Udayana, mahasiswa lintas kampus, serta sejumlah elemen masyarakat sipil dan berlangsung tertib serta kondusif.
Melalui penayangan film dokumenter tersebut, peserta membuka ruang diskusi untuk membahas isu-isu ketidakadilan dalam praktik hukum adat secara kritis dan reflektif. Forum diskusi berlangsung dinamis dengan antusiasme tinggi dari peserta yang aktif menyampaikan pandangan dan tanggapan terkait materi film yang diputar.
Namun, setelah seluruh rangkaian acara selesai dilaksanakan, aparat disebut hadir dan melakukan penekanan terkait aspek perizinan kegiatan. Kehadiran aparat tersebut dinilai menimbulkan tekanan tersendiri bagi penyelenggara, meskipun acara sebelumnya telah berjalan lancar hingga selesai.
Menurut Cypri Paju Dale, pembuat film dokumenter "Pesta Babi", film ini merupakan sebuah dokumenter yang berbasis penelitian sejarah dan antropologi yang dibalut investigasi jurnalistik serta analisis kebijakan. Film ini menceritakan tentang situasi masyarakat adat Papua saat ini dan kolonialisme yang ada di judul pun dianggap merepresentasikan hampir keseluruhan cerita dalam film.
Yasinta Moiwend, seorang perempuan suku Marind Anim di Merauke, tak pernah tahu kalau kampungnya jadi titik nol dimulainya proyek konversi hutan terbesar dalam sejarah dunia modern untuk dijadikan perkebunan industrial atas nama "ketahanan pangan" dan "transisi energi". Luasnya mencapai 2,5 juta hektar.
Vincen Kwipalo dari suku Yei juga terkejut ketika tanah marganya dipatok dengan tulisan: "Tanah Milik TNI AD". Belakangan ia tahu, tanah itu diambil untuk pembangunan markas batalyon militer.
Karena wilayah adatnya juga termasuk dalam konsesi, Franky Woro dan komunitas Awyu di Boven Digoel memasang palang adat dan salib raksasa yang dicat warna merah untuk menghadang perusahaan dan militer. Dikenal dengan Gerakan Salib Merah, aksi ini juga dilakukan suku-suku lain. Setidaknya 1.800 salib merah telah dipasang untuk melindungi tanah dan hutan mereka.
Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya mengambil langkah berani dengan menggelar diskusi terbuka dan bedah film dokumenter "Pesta Babi", di tengah maraknya aksi pembubaran agenda tersebut di sejumlah daerah penjuru tanah air.
Kegiatan yang diinisiasi oleh Himpunan Mahasiswa Studi Pembangunan (HIMADEV) ITS tersebut difokuskan sebagai bagian dari pengayaan mata kuliah Kajian Agraria. ITS menilai diskursus mengenai konflik agraria dan kebijakan publik perlu dilihat dari perspektif akademik yang multidimensional.
Dosen Studi Pembangunan ITS Khairun Nisa mengungkapkan bahwa film yang mengangkat isu pembangunan di Papua tersebut merupakan studi kasus yang relevan untuk membedah kebijakan strategis nasional. Menurutnya, setiap kebijakan publik idealnya dirumuskan melalui pendekatan bottom-up.
Ia menekankan bahwa dalam setiap kebijakan strategis, pemerintah wajib menjunjung tinggi mandat konstitusi, khususnya Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945. Ia menyoroti adanya trade-off dalam setiap kebijakan yang mustahil memuaskan semua pihak, tetapi prinsip keadilan sosial harus tetap menjadi kompas utama.
Merujuk pada konsep Nancy Fraser, dirinya menjelaskan tiga dimensi keadilan yang harus dipenuhi dalam pembangunan. Di antaranya, keadilan distribusi atau pemerataan hasil pembangunan, keadilan representasi yakni keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, dan keadilan rekognisi, yang berarti pengakuan terhadap identitas dan hak masyarakat lokal.
Dirinya berharap mahasiswa mampu memiliki kemampuan argumentasi serta pola pikir kritis ketika nantinya diposisikan sebagai pengambil kebijakan. "Kebijakan tidak bisa hanya dinilai dari sisi ekonomis, tetapi juga harus mempertimbangkan nilai moral, sosial, budaya, dan keadilan bagi masyarakat," ucapnya.
Kesimpulan, film dokumenter "Pesta Babi" merupakan sebuah film yang mengungkap tentang kolonialisme modern di tanah Papua melalui proyek besar yang disebut mengancam tanah adat. Film ini juga membuka ruang diskusi untuk membahas isu-isu ketidakadilan dalam praktik hukum adat secara kritis dan reflektif.