PoinBerita – Kabar Nasional & Internasional Terkini – 23 April 2026 | Jumat (22/04/2026), Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono, menyampaikan bahwa dua kapal tanker milik PT Pertamina International Shipping (PIS) – Pertamina Pride dan Gamsunoro – masih berada di perairan Selat Hormuz. Kedua kapal tersebut tertahan akibat penutupan jalur oleh Iran sebagai respons terhadap blokade yang dipimpin Amerika Serikat. Menurut Sugiono, proses perizinan melintasi selat ini menjadi rumit karena kombinasi kebijakan internal Iran, persyaratan teknis, dan dinamika geopolitik regional.
Saat ini, Kementerian Luar Negeri bekerja sama dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Teheran, serta tim khusus dari Pertamina, untuk menyelesaikan hambatan yang ada. Tim diplomatik menekankan bahwa keselamatan awak kapal, keamanan muatan, serta kepastian pasokan energi bagi Indonesia menjadi prioritas utama.
Beberapa faktor utama yang memperlambat proses negosiasi meliputi:
- Kebijakan internal Iran: Menurut Sugiono, kebijakan yang dikeluarkan oleh otoritas tertinggi di Tehran tidak selalu dapat langsung diterapkan di lapangan. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara arahan politik dan implementasi operasional.
- Blokade Amerika Serikat: AS menutup akses pelabuhan-pelabuhan Iran dan menuntut kapal yang melintasi Selat Hormuz memenuhi syarat-syarat khusus, termasuk inspeksi dan dokumen tambahan.
- Persyaratan teknis: Otoritas Iran menuntut verifikasi teknis pada kapal, termasuk standar keamanan, tingkat muatan, dan rute alternatif jika terjadi eskalasi konflik.
Selain menyoroti kendala tersebut, Sugiono juga menambahkan bahwa Indonesia berpartisipasi aktif dalam konferensi internasional yang diprakarsai oleh Prancis dan Inggris. Konferensi tersebut menolak segala bentuk pungutan biaya atau tol bagi kapal yang melintasi Selat Hormuz, menegaskan prinsip kebebasan navigasi (freedom of navigation). Indonesia, melalui perwakilan daring, menyuarakan dukungan terhadap diplomasi multilateral yang melibatkan Iran, Oman, dan Uni Emirat Arab.
Koordinasi lintas kementerian juga menjadi bagian penting dari upaya ini. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyatakan bahwa Kementerian ESDM terus berkomunikasi intens dengan Kementerian Luar Negeri serta otoritas Iran untuk memastikan kelancaran pasokan minyak mentah dan produk olahan ke Indonesia. Bahlil menegaskan bahwa tidak semua suplai minyak Indonesia melewati Selat Hormuz, sehingga ketahanan energi nasional tetap terjaga meskipun dua kapal masih terperangkap.
Berikut rangkaian langkah yang sedang dijalankan pemerintah Indonesia:
- Dialog intensif antara KBRI Teheran dan otoritas maritim Iran untuk menyamakan persepsi mengenai persyaratan teknis.
- Pengiriman tim teknis Pertamina ke wilayah perbatasan selat untuk melakukan inspeksi pra‑keluar dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi Iran.
- Negosiasi bersama sekutu regional (Oman, UEA) guna memperoleh jaminan keamanan bagi kapal yang melintasi jalur alternatif bila diperlukan.
- Koordinasi dengan lembaga internasional, termasuk International Maritime Organization (IMO), untuk menekan kebijakan blokade yang dianggap melanggar prinsip kebebasan navigasi.
- Penyusunan protokol darurat yang dapat diaktifkan bila situasi keamanan di Selat Hormuz memburuk secara mendadak.
Selama proses ini, pemerintah Indonesia tetap menekankan bahwa pasokan bahan bakar minyak (BBM) dalam negeri tidak akan terganggu. Menurut Sugiono, stok strategis BBM yang telah dipersiapkan serta diversifikasi sumber impor, termasuk dari wilayah Laut Merah dan Laut Karibia, memberikan buffer yang cukup untuk mengatasi penundaan pengiriman.
Situasi internal Iran, yang mencakup dinamika politik dalam negeri serta perubahan kebijakan ekonomi, menjadi faktor yang menambah kompleksitas. Sugiono menegaskan bahwa Indonesia akan terus memantau perkembangan tersebut melalui kanal diplomatik, serta siap menyesuaikan strategi bila diperlukan.
Dengan pendekatan yang mengedepankan diplomasi, koordinasi lintas kementerian, dan kerja sama regional, Indonesia berharap kedua kapal tanker Pertamina dapat memperoleh lampu hijau dalam waktu dekat. Keberhasilan ini tidak hanya penting bagi kelancaran perdagangan energi, tetapi juga menjadi indikator kemampuan diplomasi Indonesia dalam mengelola krisis maritim yang melibatkan aktor global.
Sejauh ini, tidak ada laporan resmi mengenai tanggal pasti pergerakan kedua kapal. Pemerintah tetap berkomitmen memberikan pembaruan secara berkala kepada publik dan memastikan bahwa kepentingan nasional, khususnya ketahanan energi, tetap terjaga.