PoinBerita – Kabar Nasional & Internasional Terkini – 15 April 2026 | Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2026 yang mengatur secara komprehensif pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji ke-13 kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), anggota TNI, Polri, serta pensiunan. Kebijakan ini diumumkan pada pertengahan April 2026 dan menjadi sorotan utama karena menyasar peningkatan daya beli masyarakat di tengah tantangan ekonomi.
PP No. 9/2026 menegaskan bahwa sumber dana THR dan gaji ke-13 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pemerintah pusat dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pemerintah daerah. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk tidak membebani kas daerah secara berlebihan, sambil tetap memastikan semua aparat negara menerima haknya tepat waktu.
Komponen yang termasuk dalam perhitungan gaji ke-13 meliputi:
- Gaji pokok
- Tunjangan keluarga
- Tunjangan pangan
- Tunjangan jabatan
- Tunjangan kinerja atau tunjangan khusus (tukin)
Berikut adalah contoh perincian komponen pada satu golongan PNS:
| Komponen | Persentase dari Gaji Pokok |
|---|---|
| Gaji Pokok | 100% |
| Tunjangan Keluarga | 20% |
| Tunjangan Pangan | 10% |
| Tunjangan Jabatan | 15% |
| Tunjangan Kinerja | 25% |
Jadwal pencairan juga telah ditetapkan secara rinci. THR dijadwalkan cair pada minggu pertama Ramadan 2026, menyesuaikan dengan tradisi Lebaran. Sementara itu, gaji ke-13 paling cepat akan dicairkan pada bulan Juni 2026, tepat setelah masa libur Lebaran berakhir. Bagi pensiunan, kebijakan ini memberikan tiga kali gaji ke-13 sekaligus, yang mencakup gaji ke-13 pensiunan, gaji ke-13 penerima pensiun, dan gaji ke-13 penerima tunjangan.
Pembayaran gaji ke-13 dan THR akan dikelola oleh Badan Penyelenggara Tabungan dan Asuransi (BPJS) serta PT Taspen, yang bertanggung jawab menyalurkan dana kepada pensiunan dan pegawai negeri. Penjelasan resmi menyebutkan bahwa proses pencairan akan dilakukan secara terpusat melalui rekening bank yang terdaftar, memastikan transparansi dan akurasi distribusi.
Selain aspek finansial, kebijakan ini juga mengatur beberapa hal operasional. Pemerintah tetap memberlakukan program kerja dari rumah (WFH) satu hari dalam seminggu, yaitu setiap hari Jumat, untuk seluruh ASN. Kebijakan ini dimaksudkan untuk menghemat energi dan meningkatkan efisiensi kerja, sekaligus tidak mempengaruhi hak-hak finansial seperti THR atau gaji ke-13.
PP No. 9/2026 menegaskan bahwa tidak semua ASN secara otomatis berhak atas semua komponen. Misalnya, PNS golongan I yang belum memiliki tunjangan jabatan tidak akan menerima bagian tersebut dalam perhitungan gaji ke-13. Begitu pula, PPPK yang belum memiliki status penuh sebagai PNS akan menerima tunjangan sesuai dengan perjanjian kerja masing-masing.
Secara keseluruhan, kebijakan ini diharapkan dapat menstimulasi daya beli masyarakat, terutama di kalangan aparatur negara yang menjadi tulang punggung layanan publik. Dengan adanya tiga kali gaji ke-13 bagi pensiunan, pemerintah berupaya mengurangi beban hidup pensiunan di masa pasca kerja, sekaligus memberikan apresiasi atas kontribusi jangka panjang mereka.
Pemerintah menegaskan bahwa pelaksanaan kebijakan ini akan terus dipantau oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) untuk memastikan tidak terjadi penundaan atau kesalahan distribusi. Jika ada kendala, prosedur pengaduan telah disiapkan melalui kanal resmi masing-masing lembaga.
Dengan landasan hukum yang kuat dan jadwal pencairan yang jelas, diharapkan seluruh ASN, PNS, PPPK, serta pensiunan dapat merencanakan keuangan pribadi mereka dengan lebih baik menjelang Lebaran dan tahun fiskal baru.