PoinBerita – Kabar Nasional & Internasional Terkini – 17 April 2026 | Ketegangan di ranah militer kembali menjadi sorotan utama setelah serangkaian pernyataan dan aksi yang menandai perubahan paradigma peran angkatan bersenjata di dalam negeri maupun di panggung internasional. Di Jakarta, Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti, menegaskan pentingnya batasan yang jelas antara fungsi militer dan kebebasan sipil dalam diskusi publik berjudul “Politik Pertahanan dan Ekspansi Peran Militer di Ruang Sipil: Antara Kebutuhan Strategis dan Risiko Dwifungsi Baru”. Ia memperingatkan bahwa anggota militer yang tidak memahami konteks kritik publik dapat bertindak di luar perintah, menciptakan potensi konflik internal yang mengancam stabilitas negara.
Dalam penjelasannya, Ray menekankan bahwa tugas utama militer adalah menjamin rasa aman bagi seluruh warga negara, bukan sekadar melindungi batas geografis. Ia mengingatkan bahwa perlindungan hak kebebasan warga harus menjadi bagian integral dari doktrin pertahanan, sekaligus menolak pola pendidikan militer yang hanya mengajarkan kehati-hatian dalam berbicara. Menurutnya, perubahan mentalitas ini penting untuk menghindari kembali ke masa-masa dwifungsi militer yang berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan.
Sementara itu, di luar negeri, Pentagon Amerika Serikat dilaporkan sedang menyiapkan operasi militer potensial di Kuba. Rencana tersebut, yang belum resmi diungkapkan, tengah menunggu instruksi akhir dari Presiden Donald Trump. Ketegangan antara AS dan Kuba meningkat sejak Januari 2026, ketika pemerintah Trump memberlakukan pembatasan pengiriman minyak sebagai tekanan politik. Presiden Kuba, Miguel Díaz‑Canel, menegaskan kesiapan negaranya untuk melawan jika AS melancarkan serangan, menambah dimensi baru pada konflik yang telah lama bersifat diplomatik.
Rencana operasi rahasia ini muncul bersamaan dengan laporan tentang operasi militer AS yang berhasil mengevakuasi mantan presiden Venezuela, Nicolás Maduro, pada Januari 2026, yang menewaskan 32 personel militer Kuba. Kejadian tersebut menimbulkan spekulasi bahwa Kuba menjadi target berikutnya, meskipun pejabat AS belum menyatakan adanya ancaman langsung dari Kuba.
Di dalam negeri, Kopassus merayakan 74 tahun berdiri dengan tema “Garda Senyap Untuk Negeri”. Sejarah panjang satuan khusus ini kini dihadapkan pada tantangan era hybrid warfare dan multidomain operation (MDO). Hybrid warfare menggabungkan unsur militer dan non‑militer seperti disinformasi, serangan siber, dan tekanan ekonomi, sementara MDO menuntut integrasi lintas domain—daratan, laut, udara, siber, dan ruang angkasa—secara simultan. Menurut editorial Safriady, kemampuan Kopassus harus beradaptasi tidak hanya pada operasi konvensional, tetapi juga pada analisis intelijen berbasis data, teknologi informasi, dan operasi psikologis terintegrasi.
Adaptasi tersebut menjadi krusial mengingat sejumlah insiden keamanan dalam negeri yang menyoroti peran militer di ranah sipil. Contohnya, kasus penembakan aktivis Andrie Yunus yang menimbulkan pertanyaan tentang keterlibatan aparat militer dalam operasi intelijen domestik. Meskipun rincian lengkap belum terungkap, insiden tersebut menambah tekanan pada pemerintah untuk menegaskan batas peran militer dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan.
Berikut beberapa poin utama yang muncul dari peristiwa terbaru:
- Ray Rangkuti menekankan perlunya doktrin militer yang menghormati kebebasan sipil dan menolak pola dwifungsi.
- Pentagon AS tengah mempersiapkan operasi militer di Kuba, menunggu keputusan Presiden Trump.
- Kopassus mengadopsi strategi hybrid warfare dan MDO untuk menanggapi ancaman modern.
- Insiden penembakan aktivis Andrie Yunus menimbulkan pertanyaan tentang peran intelijen militer di dalam negeri.
Kesimpulannya, dinamika militer saat ini mencerminkan pergeseran paradigma yang menuntut keseimbangan antara keamanan nasional dan hak sipil. Di tingkat internasional, ambisi AS untuk memperluas pengaruh militer di Kuba menambah ketegangan geopolitik, sementara Indonesia harus menata kembali peran militernya agar tetap relevan dalam menghadapi ancaman hybrid yang semakin kompleks. Kebijakan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada perlindungan hak warga menjadi kunci untuk menghindari konflik internal dan eksternal yang dapat menggerus kepercayaan publik.