PoinBerita – Kabar Nasional & Internasional Terkini – 19 April 2026 | Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, menyampaikan harapannya agar proses peradilan terhadap Andrie Yunus, Wakil Koordinator KontraS, dapat dilaksanakan secara terbuka meski berada di ranah militer. Pernyataan tersebut disampaikan pada Sabtu, 18 April 2024, di Sekolah Partai, Jakarta Selatan, setelah Oditurat Militer II-07 menyerahkan berkas perkara penyiraman air keras ke Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada Kamis, 16 April. TB menegaskan bahwa keterbukaan sidang tidak hanya memberi kesempatan bagi publik mengawasi, melainkan juga memperkuat legitimasi keputusan hakim militer.
Kasus penyiraman air keras ini bermula ketika Andrie Yunus menjadi sasaran serangan kimia pada sebuah aksi demonstrasi yang menentang kebijakan pemerintah terkait penegakan hukum. Empat terdakwa yang terlibat berasal dari Detasemen Markas Badan Intelijen Strategis (Denma BAIS) TNI, menimbulkan pertanyaan serius mengenai penggunaan aparat militer dalam penanganan aksi warga sipil. TB Hasanuddin menambahkan bahwa proses peradilan yang transparan dapat memastikan bahwa fakta-fakta di balik tindakan tersebut terungkap secara objektif.
Menurut TB, “Keterbukaan selama proses peradilan membuat masyarakat bisa berkontribusi mewujudkan keadilan.” Ia menekankan pentingnya pengawasan publik terhadap jalannya persidangan, termasuk pemantauan terhadap peran aktor intelektual yang terlibat dalam penyelidikan. Dengan mengundang mata publik, diharapkan tidak ada ruang bagi praktik penyembunyian atau manipulasi bukti yang dapat merusak kepercayaan masyarakat pada sistem hukum.
Pengadilan Militer II-08, yang biasanya menangani kasus-kasus internal militer, diproyeksikan menjadi arena yang belum pernah diuji dalam konteks transparansi publik. TB Hasanuddin mengusulkan agar sidang tersebut tidak hanya terbuka bagi jurnalis, namun juga bagi lembaga swadaya masyarakat dan akademisi yang dapat memberikan analisis independen. “Kita lihat di peradilan itu, yang penting walaupun peradilan itu sifatnya peradilan militer, sebaiknya terbuka dan diawasi oleh semua,” ujarnya.
Para pengamat hukum menilai langkah TB sebagai upaya penting untuk menyeimbangkan antara kebutuhan keamanan nasional dan hak asasi manusia. Penyiraman air keras, yang dapat menimbulkan luka bakar serta gangguan pernapasan, termasuk dalam kategori penggunaan senjata kimia non‑letal yang diatur ketat dalam hukum internasional. Jika terbukti bersalah, terdakwa dapat menghadapi hukuman penjara yang signifikan, sekaligus menjadi preseden bagi penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelanggaran serupa di masa depan.
Sejumlah organisasi hak asasi manusia di Jakarta telah menyiapkan laporan observasi yang akan dipublikasikan setelah sidang dimulai. Mereka menekankan pentingnya pencatatan lengkap atas setiap saksi, bukti forensik, serta prosedur medis yang diberikan kepada korban. Harapan bersama adalah bahwa proses peradilan tidak hanya menyelesaikan kasus ini, melainkan juga mengirim sinyal kuat bahwa penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat keamanan tidak akan ditoleransi.
Dengan tekanan publik yang semakin tinggi, pemerintah diperkirakan akan menyiapkan kebijakan tambahan untuk mengawasi tindakan aparat militer dalam konteks demonstrasi sipil. TB Hasanuddin menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa keadilan harus “dicapai dengan sebaik‑baiknya” dan menunggu hasil keputusan pengadilan militer yang terbuka.