PoinBerita – Kabar Nasional & Internasional Terkini – 21 April 2026 | Jakarta, 21 April 2024 – Pernyataan Menteri Pertanian Amran Sulaiman bahwa Indonesia telah mencapai swasembada beras menimbulkan polemik di kalangan akademisi dan aktivis. Ekonom Konstitusi Defiyan Cori secara terbuka mengecam narasi pemerintah sebagai “isapan jempol” yang tidak berlandaskan data faktual, sementara Prof. Sembiring menuding Defiyan memutar fakta demi kepentingan politik dan bersekongkol dengan kelompok importir beras.
Defiyan Cori menyoroti data resmi Kementerian ATR/BPN yang telah dikonfirmasi Bappenas. Luas Baku Sawah (LBS) nasional selama periode 2019-2024 berfluktuasi antara 7,38 hingga 7,46 juta hektar, mengalami penurunan sekitar 79,6 ribu hektar akibat alih fungsi lahan, khususnya di Pulau Jawa yang menjadi lumbung padi utama. Dengan asumsi satu kali panen, potensi produksi gabah kering giling (GKG) hanya dapat mencapai 34,6 hingga 36,9 juta ton, jauh di bawah angka yang diperlukan untuk mencapai swasembada beras yang dideklarasikan pemerintah.
Menanggapi data tersebut, Defiyan mengkritik aksi Mentan Amran yang mengundang aktivis mahasiswa dari GMNI dan HMI berkeliling gudang beras untuk memperlihatkan stok yang tampak melimpah. “Kesannya seolah‑olah ketika para aktivis melihat gudang penuh maka swasembada beras adalah sebuah keniscayaan. Benarkah sesederhana itu mengambil kesimpulan?” ujar Defiyan dalam konferensi pers di Jakarta.
Di sisi lain, Prof. Sembiring, seorang pakar pertanian terkemuka, menanggapi pernyataan Defiyan dengan tajam. Menurutnya, kritik Defiyan tidak hanya tidak objektif, tetapi juga menyesatkan publik dan memberikan ruang bagi kelompok mafia impor beras untuk mengendalikan pasar. “Defiyan Cori seakan‑nya menutup mata terhadap realitas impor beras yang memang masih tinggi. Ia malah mengalihkan perhatian kepada kebijakan pemerintah yang sebetulnya sedang berupaya menstabilkan harga dan memperkuat ketahanan pangan,” ujar Prof. Sembiring dalam sebuah wawancara eksklusif.
Berikut rangkuman data utama yang menjadi inti perdebatan:
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| Luas Baku Sawah (2019‑2024) | 7,38 – 7,46 juta ha |
| Penurunan LBS (alih fungsi lahan) | ≈79,6 ribu ha |
| Potensi Produksi GKG (satu panen) | 34,6 – 36,9 juta ton |
Data di atas menunjukkan bahwa meskipun stok beras di gudang nasional memang mencukupi kebutuhan jangka pendek, produksi domestik belum mampu menutup total kebutuhan beras nasional secara berkelanjutan. Kementerian Pertanian mengklaim bahwa stok tersebut mencerminkan pencapaian swasembada, padahal swasembada secara teknis berarti produksi dalam negeri dapat memenuhi seluruh konsumsi dalam jangka panjang tanpa bergantung pada impor.
Perseteruan ini menyoroti tantangan kebijakan pangan Indonesia. Pemerintah berupaya meningkatkan produktivitas melalui program revitalisasi lahan, penyediaan bibit unggul, dan subsidi pupuk, sementara pihak kritis menuntut transparansi data dan penegakan regulasi alih fungsi lahan. Di tengah tekanan tersebut, aktivis mahasiswa yang diajak berkeliling gudang beras melaporkan bahwa stok memang tampak melimpah, namun tidak menjelaskan dinamika pasokan‑permintaan secara keseluruhan.
Selain itu, isu politik turut memanaskan perdebatan. Defiyan Cori, yang dikenal kritis terhadap kebijakan pemerintah, kini menjadi sorotan karena tudingan bahwa ia berpihak pada kelompok importir. Prof. Sembiring menegaskan bahwa setiap kritik yang tidak berbasis data dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengganggu stabilitas pasar.
Situasi ini mempertegas kebutuhan akan data yang akurat, kebijakan yang konsisten, serta dialog konstruktif antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat. Tanpa adanya kejelasan mengenai produksi, alih fungsi lahan, dan strategi impor, klaim swasembada beras akan terus dipertanyakan, baik di tingkat nasional maupun internasional.
Ke depan, Kementerian Pertanian diharapkan dapat menyajikan laporan terperinci mengenai target produksi, realisasi lahan, serta strategi pengelolaan stok. Sementara itu, para ekonom dan pakar pertanian diharapkan tetap memberikan analisis berbasis fakta, bukan sekadar retorika politik.