PoinBerita – Kabar Nasional & Internasional Terkini – 16 April 2026 | Bandung, 16 April 2026 – Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Hasan Sadikin (RSHS) kembali menjadi sorotan publik setelah insiden hampir tertukarnya bayi berusia beberapa minggu menimbulkan keprihatinan luas. Pada 5 April 2026, seorang bayi yang dirawat di ruang ICU Neonatal (NICU) karena penyakit kuning dibawa ke Instalasi Gawat Darurat (IGD) dan kemudian dirawat intensif hingga 8 April 2026. Pada saat proses penyerahan kembali kepada ibunya, Ny. Nina Saleha, terjadi kekeliruan yang hampir membuat bayi tersebut jatuh ke tangan keluarga lain.
Direktur Utama RSHS, Rachim Dinata Marsidi, dalam konferensi pers resmi menyatakan bahwa kejadian tersebut merupakan hasil “human error” yang terjadi di tengah kepadatan layanan. Ia menjelaskan bahwa prosedur identifikasi bayi memang telah diterapkan, namun pada momen kritis serah terima, petugas tidak menemukan ibu pasien di lokasi penyerahan. Karena adanya dua keluarga yang menunggu sekaligus, terjadi distraksi yang menyebabkan petugas hampir menyerahkan bayi kepada orang yang tidak berkaitan.
“Kami mengakui adanya kelalaian dalam proses administratif dan operasional. Petugas yang terlibat langsung telah dinonaktifkan sementara dan kami melaporkan kejadian ini ke Kementerian Kesehatan untuk evaluasi lebih lanjut,” ujar Marsidi. Ia menambahkan bahwa rumah sakit telah menyiapkan langkah-langkah perbaikan, termasuk audit menyeluruh terhadap SOP penyerahan bayi, peningkatan pelatihan staf, serta pemasangan sistem CCTV tambahan di ruang NICU dan area penyerahan.
Kasus ini pertama kali terangkat ke publik ketika Ny. Nina Saleha (27 tahun) mengunggah video ke TikTok pada 16 April 2026, menuturkan pengalaman traumatisnya. Dalam video tersebut, ia mengungkapkan bahwa gelang identitas bayi sempat terlepas dan dipindahkan, serta ia harus berjuang mempertahankan bayi di antara kebingungan petugas. Ny. Saleha mengaku mengalami gangguan tidur, kehilangan nafsu makan, dan tekanan psikologis berat akibat peristiwa tersebut. Kuasa hukum Nina, Ibu Mira Widyawati, menegaskan bahwa meskipun pihak rumah sakit menyatakan masalah telah selesai, perdamaian sepihak tidak mengikat secara hukum dan proses somasi masih berlangsung.
Reaksi pemerintah daerah dan lembaga terkait pun muncul cepat. Dinas Kesehatan Jawa Barat, melalui Kadinkes Vini Adiani Dewi, menekankan pentingnya evaluasi mutu layanan dan kepatuhan terhadap SOP keselamatan pasien. Sekda Jawa Barat Herman Suryatman meminta audit menyeluruh terhadap prosedur layanan ibu dan anak. Anggota DPRD Jawa Barat Zaini Shofari mengkritik kasus serupa yang pernah terjadi sebelumnya di RSHS, menuding kemungkinan celah pengawasan yang dapat dimanfaatkan sindikat perdagangan anak.
Pihak kepolisian juga turut menyelidiki. Satreskrim Polrestabes Bandung, dipimpin Kasat Reskrim AKBP Anton, memastikan penyelidikan tetap berjalan untuk menyingkap kemungkinan unsur pidana. Hingga kini, belum ada bukti yang menguatkan dugaan praktik jual beli bayi, namun penyelidikan tetap terbuka untuk memastikan tidak ada pelanggaran hukum.
Manajemen RSHS menegaskan bahwa tidak ada praktik ilegal yang terjadi, dan mereka siap menerima arahan lebih lanjut dari Kementerian Kesehatan. “Kami berkomitmen meningkatkan kepatuhan staf terhadap SOP penyerahan bayi, serta membuka akses CCTV bagi pihak berwenang untuk memastikan transparansi penuh,” tutup Marsidi.
Kasus ini menyoroti pentingnya prosedur identifikasi yang ketat, pelatihan staf yang berkelanjutan, serta sistem pengawasan yang memadai di fasilitas layanan kesehatan. Kejadian serupa dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi medis, terutama yang menjadi rujukan utama seperti RSHS. Diharapkan langkah-langkah korektif yang diambil dapat mencegah terulangnya insiden serupa dan memberikan rasa aman bagi pasien serta keluarga mereka.
Secara keseluruhan, insiden bayi nyaris tertukar di RSHS Bandung menjadi pelajaran penting tentang betapa krusialnya koordinasi antara tim medis, administrasi, dan keamanan dalam melindungi nyawa serta hak pasien paling rentan. Pengawasan yang lebih ketat, transparansi total, serta respons cepat terhadap keluhan publik menjadi kunci utama dalam memulihkan kepercayaan masyarakat.