PoinBerita – Kabar Nasional & Internasional Terkini – 18 Juli 2026 | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menolak laporan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait penolakan gratifikasi berupa amplop dari Bupati Kuantan Singingi nonaktif Suhardiman Amby. Penolakan ini dilakukan karena KPK sedang mengusut kasus dugaan suap yang dilakukan Suhardiman Amby.
Menurut Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Aminudin, KPK menolak laporan gratifikasi Raja Juli karena objek gratifikasi yang dilaporkan telah masuk dalam perkara yang sedang diusut penyidik. Hal ini sesuai dengan Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pelaporan Gratifikasi.
Sebelumnya, KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Kuantan Singingi dan Jakarta pada 29 Juni 2026, yang mengamankan 10 orang. Bupati Kuansing Suhardiman Amby dan Sekretaris Daerah Kuansing Zulkarnain kemudian menyerahkan diri kepada KPK pada 30 Juni 2026.
Pada 1 Juli 2026, KPK menetapkan Suhardiman Amby, Zulkarnain, dan Direktur Utama PT Mitra Ideal Consultant Ardiles sebagai tersangka dugaan suap terkait jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi selama 2021-2026.
Raja Juli Antoni sebelumnya menjelaskan bahwa Suhardiman Amby meninggalkan sebuah amplop yang ditutup map setelah melakukan audiensi di kantornya pada 2 Juni 2026. Ia mengaku langsung memerintahkan ajudannya untuk mengembalikan amplop tersebut karena merasa tidak berhak menerimanya.
KPK juga menduga Suhardiman menerima gratifikasi terkait pengurusan pelepasan kawasan hutan produksi terbatas. Dalam penyidikan, KPK juga mendalami dugaan penerimaan uang terkait pengurusan alih fungsi hutan.
Kesimpulan dari penolakan laporan gratifikasi Raja Juli Antoni ini menunjukkan bahwa KPK serius dalam mengusut kasus korupsi dan gratifikasi. Penolakan laporan ini juga menegaskan bahwa KPK tidak akan memproses laporan gratifikasi jika objek yang dilaporkan telah masuk dalam perkara yang sedang diusut penyidik.