PoinBerita – Kabar Nasional & Internasional Terkini – 02 Juli 2026 | Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Polri menjadi momentum penting bagi Korps Bhayangkara untuk melakukan lompatan teknologi dalam sistem penegakan hukum nasional. Polri didorong untuk mempercepat digitalisasi sistem dan memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) guna mengimbangi modus operandi kejahatan modern yang kian kompleks.
Anggota Komisi III DPR, Sarifuddin Sudding, mendukung upaya Polri untuk mempercepat penguatan penegakan hukum berbasis scientific crime investigation, digital forensik, pemanfaatan kecerdasan artifisial untuk analisis kejahatan, serta integrasi data penegakan hukum antarlembaga.
Sementara itu, Ketua Dewan Nasional SETARA Institute, Hendardi, menilai pidato Kapolri Jenderal Listyo Sigit pada HUT Bhayangkara ke-80 menunjukkan semakin kuatnya orientasi Polri dalam mendukung agenda pembangunan pemerintah, terutama di sektor ketahanan pangan, swasembada energi, hingga program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, Hendardi mengingatkan agar keterlibatan Polri dalam agenda pembangunan tidak menggeser mandat utamanya sebagai penegak hukum dan pelindung hak warga negara.
Dalam upaya memperkuat pendidikan karakter siswa Sekolah Rakyat, Kementerian Sosial melibatkan 2.000 Taruna TNI-Polri untuk menjadi kakak asuh dan sahabat belajar bagi siswa di 178 sekolah rakyat di seluruh Indonesia. Program pendampingan ini bertujuan untuk membangun karakter siswa secara utuh dengan pendekatan edukatif.
Di sisi lain, Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan bekerja sama dengan Mabes Polri untuk menangkap buronan kasus korupsi proyek revitalisasi Pasar Cinde Palembang. Enam mantan anggota Satuan Pelayanan Markas (Yanma) Mabes Polri didakwa dengan perkara pembunuhan dua debt collector di Kalibata, Jakarta Selatan.
Kesimpulan, Polri perlu memperkuat sistem penegakan hukum berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghadapi tantangan kejahatan modern. Selain itu, Polri juga perlu menjaga keseimbangan antara keterlibatan dalam agenda pembangunan dengan mandat utamanya sebagai penegak hukum dan pelindung hak warga negara.
