PoinBerita – Kabar Nasional & Internasional Terkini – 29 April 2026 | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap keberadaan oknum yang mengaku dapat mengamankan kasus korupsi bea cukai dengan menawarkan bantuan pengurusan perkara secara tidak sah. Informasi ini muncul ketika penyidik KPK memeriksa Direktur PT Gading Gadja Mada, Kamal Mustofa, pada 27 April 2026, yang melaporkan mekanisme pengurusan cukai di kalangan pengusaha rokok.
Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa selama proses penyidikan, tim memperoleh laporan adanya pihak‑pihak yang menyebarkan klaim kemampuan mengatur proses penanganan kasus di wilayah Jawa Tengah. Klaim tersebut, kata Budi, merupakan modus penipuan yang sering memanfaatkan situasi hukum yang sedang berlangsung.
KPK menegaskan seluruh proses penegakan hukum tetap profesional, transparan, dan bebas intervensi. Masyarakat diingatkan untuk tidak mempercayai oknum yang menawarkan jasa pengurusan perkara dengan imbalan tertentu, baik secara langsung maupun melalui perantara. Jika ada yang menemukan praktik serupa, masyarakat diminta melaporkannya melalui kanal pengaduan resmi KPK.
Sejauh ini, KPK telah menetapkan tujuh tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Mereka antara lain Rizal (Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC), Sisprian Subiaksono (Kepala Subdirektorat Intelijen), Orlando Hamonangan (Kepala Seksi Intelijen), Budiman Bayu Prasojo (Kepala Seksi P2), serta tiga eksekutif PT Blueray: John Field, Andri, dan Dedy Kurniawan. KPK mencurigai adanya pemufakatan jahat antara pejabat Bea Cukai dan pihak swasta untuk mengatur jalur importasi barang, memanfaatkan dua jalur pemeriksaan—jalur hijau dan jalur merah.
Dalam operasi penangkapan tangan, KPK menyita barang bukti senilai total sekitar Rp 40,5 miliar, meliputi:
- Uang tunai Rp 1,89 miliar
- Uang tunai USD 182.900
- Uang tunai SGD 1,48 juta
- Uang tunai JPY 55 ribu
- Logam mulia 2,5 kg (≈ Rp 7,4 miliar)
- Logam mulia 2,8 kg (≈ Rp 8,3 miliar)
- Jam tangan mewah senilai Rp 138 juta
Barang bukti tersebut ditemukan di kediaman para tersangka, safe house, serta lokasi terkait PT Blueray. Penyidik menjelaskan bahwa PT Blueray diduga mengirim barang-barang impor—termasuk barang palsu, KW, dan ilegal—tanpa melalui pemeriksaan fisik di Bea Cukai, berkat pengondisian jalur merah. Transaksi uang dilakukan secara rutin tiap bulan antara Desember 2025 hingga Februari 2026 sebagai “jatah” bagi oknum di DJBC.
KPK juga mengingatkan bahwa praktik penipuan serupa dapat mengganggu proses peradilan dan merugikan keuangan negara. Oleh karena itu, partisipasi aktif publik sangat penting untuk mengidentifikasi dan melaporkan setiap upaya intervensi ilegal.
Selain kasus bea cukai, KPK tengah menyelidiki sejumlah perkara lain, termasuk dugaan aliran dana USD 1 juta dalam kasus suap Pansus Haji DPR RI serta kasus dana operasional di Pemerintah Provinsi Papua. Namun, fokus utama kini tetap pada pemberantasan jaringan yang mencoba mengamankan kasus korupsi bea cukai melalui cara-cara tidak sah.
Kesimpulannya, KPK menegaskan tidak ada ruang bagi pihak manapun untuk mengatur proses hukum. Semua langkah penyidikan dijalankan secara independen, dan setiap upaya penipuan akan ditindak tegas. Masyarakat diharapkan tetap waspada dan melaporkan segala indikasi praktik ilegal demi menjaga integritas penegakan hukum di Indonesia.