PoinBerita – Kabar Nasional & Internasional Terkini – 06 Mei 2026 | Isu beredar di media sosial menyebutkan bahwa guru non-ASN atau guru honorer akan dilarang mengajar di sekolah negeri mulai tahun 2027. Kekhawatiran ini memicu perbincangan hangat di kalangan tenaga pendidik dan orang tua murid.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, memberikan klarifikasi resmi pada hari Selasa, 5 Mei 2026. Menurutnya, tidak ada larangan bagi guru non-ASN untuk terus mengajar di satuan pendidikan yang dikelola pemerintah daerah. Sebaliknya, pemerintah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan serta kualitas layanan pendidikan.
Dalam Surat Edaran (SE) Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026, disebutkan bahwa guru non-ASN yang telah terdata dan masih aktif mengajar tetap dapat melaksanakan tugasnya. Kebijakan ini merupakan bagian dari penataan pegawai non-ASN yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Penataan dilakukan secara bertahap, baik untuk instansi pusat maupun daerah, guna menciptakan sistem kepegawaian yang lebih akuntabel.
Berikut poin-poin utama yang diungkapkan dalam SE tersebut:
- Guru non-ASN dapat tetap mengajar selama masih terdaftar dan memenuhi beban kerja.
- Pemerintah membuka jalur seleksi ASN bagi guru non-ASN dengan skema tunjangan dan insentif.
- Formasi kebutuhan guru akan ditetapkan secara bertahap mulai tahun 2026, melibatkan Kemen PANRB dan kementerian terkait.
- Bagi yang lolos seleksi, status kepegawaian akan bertransformasi menjadi ASN, memberikan jalur karier yang jelas.
- Guru yang belum memiliki sertifikat pendidik tetap akan menerima insentif sebagai bentuk apresiasi.
Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Nunuk Suryani, menambahkan bahwa pemerintah sedang menyiapkan skema kesejahteraan yang mencakup tunjangan profesi bagi guru non-ASN yang memiliki sertifikat pendidik, serta insentif bagi yang belum. Hal ini bertujuan memastikan bahwa semua tenaga pendidik, baik ASN maupun non-ASN, mendapatkan kepastian status dan remunerasi yang layak.
Kebijakan ini diharapkan dapat menjaga kontinuitas pembelajaran di seluruh Indonesia, terutama di daerah yang masih sangat bergantung pada tenaga guru non-ASN. Dengan tata kelola yang lebih terencana, kebutuhan guru di masa depan dapat terpenuhi secara tepat jumlah dan tepat sasaran, menciptakan ekosistem pendidikan yang stabil dan meningkatkan kualitas pendidikan nasional.
Secara keseluruhan, tidak ada larangan bagi guru non-ASN untuk mengajar di sekolah negeri. Sebaliknya, pemerintah menyediakan mekanisme transisi yang memungkinkan guru non-ASN beralih menjadi ASN melalui proses seleksi yang transparan, sekaligus menjamin kesejahteraan mereka selama masa transisi.